Incar 2 Periode, Jokowi Ingin Pastikan Proyek Strategis Selesai

Senin, 6 November 2017 16:08 WIB

Presiden Joko Widodo saat meresmikan jalan tol Trans Sumatera ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 61,72 km dan Medan-Binjai sepanjang 10,6 km, di Deli Serdang, Sumatera Utara, 13 Oktober 2017. ANTARA/Septianda Perdana

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberi sinyal bahwa dirinya ingin menjadi Presiden Republik Indonesia selama dua periode. Hal itu ia tunjukkan ketika ditanyai apakah dirinya akan menjadikan kebijakan-kebijakan infrastrukturnya, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagai materi Pemilu 2019.

"Banyak proyek yang baru akan selesai pada 2020, 2021, dan 2022. Memang harus selesai dan saya harus memastikan itu selesai," ujar Presiden Joko Widodo saat diwawancarai Tempo secara eksklusif di Istana Kepresidenan, Jumat pekan lalu.

Baca juga: Jokowi Jelaskan Alasan Pengalihan PMN Trans Sumatera ke LRT

Berdasarkan catatan Tempo, ada cukup banyak proyek strategis Presiden Joko Widodo yang baru akan selesai tahun 2019 ke depan. Dua di antaranya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan kereta cepat Jakarta-Surabaya.

Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, misalnya, saat ini masih adalam tahap pengkajian yang melibatkan perusahaan asal Jepang, JICA, dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Hal yang dikaji mulai dari teknologi kereta yang akan dipakai hingga keputusan akan memakai jalur lama atau baru.

Advertising
Advertising

Sementara itu, untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Presiden Joko Widodo malah meminta agar prosentase saham BUMN di konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung ditinjau ulang. Dugaannya, pemerintah berupaya menurunkan porsi kepemilikan saham BUM dalam PT Kereta Cepat Indonesia China. Sejauh ini, prosentasenya adalah 60:40 untuk BUMN.

Presiden Joko Widodo berkata, untuk negara sebesar Indonesia, sulit untuk menyelesaikan semua proyek yang diiniasi dalam satu periode kepemimpinan. Sebab, terlalu banyak yang harus dikerjakan, siapapun pemimpinnya.

"Di manapun gak mungkin bisa membangun dalam 5 tahun dan selesai. Masih terlalu banyak yang harus dikerjakan. Jangan berpikir ini akan jadi materi 2019," ujar Presiden Joko Widodo menegaskan.

Terlepas dari banyaknya hal yang masih harus dikerjakan, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja kabinetnya dalam membantu menyelesaikan proyek-proyek yang ada. Ia mengklaim para menterinya bisa mengikuti ritmen kerjanya.

"Apa saya cepat? Wong pekerjaannya jadi, berarti menteri-menteri saya bisa mengikuti ritme saya," ujarnya mengakhiri.

ISTMAN MP

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

3 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

4 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

6 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

7 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

8 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

8 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

8 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

11 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

12 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

19 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya