KSAD: Prajurit Aktif Tak Boleh Ikut Pilkada

Reporter

Antara

Kamis, 26 Oktober 2017 22:26 WIB

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (tengah) dan KASAD Jenderal TNI Mulyono (kiri) berbincang dengan Wakil KASAU Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja (kanan) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 3 Desember 2015. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Mulyono menekankan prajurit TNI AD aktif tidak boleh terlibat politik praktis, termasuk pada pemilihan kepala daerah 2018.

Anggota TNI AD baru boleh ikut pencalonan kepala daerah kalau sudah mengundurkan diri, keluar terlebih dulu dari dinas aktif TNI AD merupakan syarat mutlak, kata dia, di Bengkulu, Kamis, 26 Oktober 2017.

Aturan tentang ini berlaku untuk personel semua matra TNI, yaitu TNI AL, TNI AD, dan TNI AU. "Kalau ada maka akan saya tegur, ada aturannya (larangan semua matra TNI terlibat politik)," kata Mulyono.

Pernyataan ini menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan salah seorang prajurit TNI AD di Bengkulu, yang berniat maju pada pemilihan Wali Kota Bengkulu 2018.

Bahkan sejumlah media massa lokal telah memberitakan bahwa prajurit ini serius maju dan segera akan melakukan deklarasi sebagai calon peserta pilkada.

Mulyono ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk menutup Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-100 tahun 2017.

Berita terkait

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo Mengapresiasi Kinerja Penyelenggara Pilkada 2018

10 Juli 2018

Tjahjo Kumolo Mengapresiasi Kinerja Penyelenggara Pilkada 2018

Tjahjo Kumolo juga menyoroti fenomena calon tunggal di sejumlah daerah.

Baca Selengkapnya

KPU Umumkan Hasil Pilkada Serentak 2018 di 6 Provinsi

8 Juli 2018

KPU Umumkan Hasil Pilkada Serentak 2018 di 6 Provinsi

KPU telah menerima hasil rekapitulasi suara untuk enam provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur pada Pilkada serentak 2018.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Partisipasi Pemilih Pilkada dalam PSU Meningkat

1 Juli 2018

KPU Sebut Partisipasi Pemilih Pilkada dalam PSU Meningkat

KPU menetapkan ada 69 TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang dalam pilkada 2018 karena terjadi pelanggaran.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, 10 Perempuan Kepala Daerah di Jawa Timur

30 Juni 2018

Pilkada 2018, 10 Perempuan Kepala Daerah di Jawa Timur

Ada 5 nama calon kepala daerah perempuan, baik yang baru maju maupun petahana yang meraih suara terbanyak versi hitung cepat Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Server Sering Down, KPU: Itu Upaya Menghadapi Serangan

30 Juni 2018

Server Sering Down, KPU: Itu Upaya Menghadapi Serangan

Hal itu dilakukan karena tim informasi dan teknologi (IT) KPU harus bolak-balik membersihkan server, baru kemudian membuka kembali.

Baca Selengkapnya

Trik Buat Politikus agar Menarik Generasi Milenial di Pemilu

30 Juni 2018

Trik Buat Politikus agar Menarik Generasi Milenial di Pemilu

Dari semua kepala daerah yang maju di Pilkada 2018, Ridwan Kamil dan Emil Dardak aktif di media sosial untuk mendekatkan diri ke generasi milenial.

Baca Selengkapnya