TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengklaim, penunjukkan Din Syamsuddin sebagai utusan presiden urusan dialog antarumat beragama dan peradaban sudah tepat. Dengan mandat itu, Jokowi menyakini mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah bisa menjembatani dialog dan mengurai konflik-konflik berlatar agama.

" Alasan mengangkat tidak mencari-cari lagi. Dia sudah ada fondasi yang kuat sebagai ketua konferensi Asia dan dunia untuk kedamaian serta agama," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 23 Oktober 2017.

Tugas Din, menurut Jokowi, adalah mengembangkan dialog antar umat beragama dan peradaban baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan itu sangat cocok mengingat Din Syamsuddin aktif di forum-forum internasional mengampanyekan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Penunjukkan Din, setelah pembahasan selama dua pekan.

BACA:Din Syamduddin Berharap RI Dorong Sidang Darurat untuk Palestina

Menurut Jokowi, Din Syamsuddin sempat bimbang menerima tugas sebagai utusan khusus Presiden untuk urusan kerukunan antar umat beragama ‎itu. Namun setelah Jokowi menyakinkan, bahwa amanah yang ia berikan itu untuk kepentingan bangsa dan negara akhirnya Din menerima. "Sudah jelas dan kongret, meski pun pada awal-awal beliau ragu-ragu dan saya sampaikan ini untuk kepentingan negara dan bangsa," kata Jokowi.

Din mengakui sempat menyarankan Presiden Joko Widodo untuk mencari orang lain selain dirinya. Namun, kata ia, Presiden Joko Widodo tetap memilihnya untuk menjalankan tugas-tugas utusan khusus seperti mempromosikan kerukunan umat beragama atau berdialog dengan kepala agama di dalam dan luar negeri.

Sebagaimana kerap diklaim oleh pihak Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo kerap dimintai saran untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Biasanya, permintaan itu datang dari kepala-kepala negara daerah yang tengah atau kerap berkonflik seperti Afghanistan, Arab Saudi, Niger, maupun Qatar. Nantinya Din akan menangani masalah ini. Bahkan Presiden Jokowi sudah menegaskan, Din Syamsuddinbisa saja ditugaskan untuk ikut menangani konflik di Rakhine State, Myanmar.