KPK Buka Festival Komunitas Antikorupsi di Bali

Sabtu, 21 Oktober 2017 12:29 WIB

Komisi Anti Korupsi (KPK) bersama berbagai Komunitas di Bali mulai kegiatan Festival Komunitas Anti Korupsi dengan meluncurkan "Bali Anti Corruption Messenger 2017" oleh komunitas sepeda, 21 Oktober 2017. (foto Dok KPK)

TEMPO.CO, Denpasar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawali rangkaian kegiatan Festival Komunitas Anti Korupsi di Bali, Sabtu, 21 Oktober 2017 dengan meluncurkan “Bali Anti Corruption Messenger 2017” oleh Komunitas Sepeda “SAMAS”. Komunitas ini membawa deklarasi anti korupsi dengan bersepeda ke sembilan penjuru kabupaten dan kota se-Bali.

“Puncak kegiatannya nanti ada peringatan Hari Anti Korupsi 9 Desember 2017,” kata Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI, Sujanarko. Adapun rincian kegiatannya akan melibatkan sedikitnya 20 komunitas seperti komunitas film, fotografi, musik , literasi dan lain-lain. “Kami melihat Bali sebagai daerah yang sangat kaya dan kreatif,” ujarnya.

Baca:
KPK dan KADIN Sepakat Cegah Korupsi Sektor ...

Festival semacam ini sudah digelar di Yogyakarta dan Bandung sebagai bentuk penanaman sikap anti korupsi pada semua kelompok masyarakat. Dengan demikian, kata dia, masyarakat bisa berperan khususnya dalam hal pencegahan.

Koordinator Program KPK, Wuryono Prakoso mengatakan, kegiatan itu bukan untuk mencari simpati masyarakat. Tapi, kata dia, karena kesadaran bahwa korupsi harus diatasi secara bersama-sama dan bukan hanya dengan langkah penindakan. Langkah penyadaran pun sangat variatif karena berawal dari kegiatan yang sudah dijalani masing-masing komunitas.

Ketua Harian Komunitas Sepeda “SAMAS”, Endradatta mengaku sangat bangga bisa terlibat dalam kegiatan ini. “Kami tidak menyangka bisa juga mengangkat isu korupsi, selama ini rasanya sangat jauh dari kegiatan kami,” ujarnya.

Baca juga:
Banyak Kepala Daerah Terjebak Korupsi, Begini ...

Advertising
Advertising

SAMAS membentuk sembilan tim dengan lima pesepeda setiap timnya. Sesampainya di kabupaten/kota para pesepeda akan disambut oleh komunitas sepeda setempat bersama jajaran Pemerintah daerah, lalu membacakan deklarasi antikorupsi.

KPK

Berita terkait

Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

5 jam lalu

Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merasa tak ada kedala menangani kasus dugaan pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi

7 jam lalu

Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pernah meminta Kementan untuk memutasi kerabat atau keluarganya dari Jakarta ke Malang. Bakal jalani sidang etik.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

9 jam lalu

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

Dewas KPK tetap akan menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua Nurul Ghufron, kendati ada gugatan ke PTUN.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

12 jam lalu

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, eks Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ini profilnya.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

1 hari lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

1 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

1 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

1 hari lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

1 hari lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya