KPK dan KADIN Sepakat Cegah Korupsi Sektor Swasta

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat mengikuti rapat dengar pendapat lanjutan dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 12 September 2017. Rapat ini membahas mekanisme

    Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat mengikuti rapat dengar pendapat lanjutan dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 12 September 2017. Rapat ini membahas mekanisme

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) sepakat bersama-sama mencegah tindak pidana korupsi di sektor swasta. Kesepakatan itu tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani kedua lembaga pada hari ini, di Hotel Riz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 3 Oktober 2017.

    "Nota kesepahaman ini untuk mendukung swasta agar anti penyuapan," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat penandatanganan. KPK juga ingin membantu KADIN agar jangan suka diperas pemerintah, bisa terbuka dan obyektif saat mengikuti tender.

    Baca:
    Wakil Ketua KPK Sebut UU Tipikor Primitif ...
    Maunya Komisi Antikorupsi Malaysia Kunjungi KPK

    Penandatanganan nota kesepahaman antara KPK dan KADIN dilakukan saat Rapat Koordinasi Nasional KADIN. Syarif menyebut penandatanganan kerjasama ini merupakan implementasi dari pembicaraan yang telah dilakukan kedua belah pihak selama ini.

    Syarif mengakui KPK terlambat mencegah korupsi di sektor swasta. KPK, kata Syarif, ingin meniru upaya Independent Commission Against Corruption (ICAC) atau Komisi Pemberantasan Korupsi milik Hong Kong yang memfokuskan pencegahan korupsi di sektor swasta.

    Baca juga:
    Pengamat: Khofifah Daftar Cagub Lewat Demokrat Manuver Cerdik ...

    Wakil Ketua Umum KADIN, Anindya Bakrie mengatakan kerja sama pencegahan korupsi sektor swasta sudah dijabarkan di dalam kesepahaman. "Pencegahan itu sama penting dengan penindakan, karena butuh dua belah pihak untuk terjadinya korupsi, tidak hanya pemegang kekuasaan seperti pemerintah."

    Kerjasama ini, kata Anindya, sangat tepat. Rakornas KADIN dihadiri utusan dari 34 provinsi. “Sehingga kami lihat ini momen yang baik untuk mendukung KPK."

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.