Banyak Kepala Daerah Terjebak Korupsi, Begini Kata KPK

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) dan Alexander Marwata memberikan keterangan pers mengenai OTT di Bengkulu, di gedung KPK, Jakarta, 21 Juni 2017. KPK menetapkan empat orang tersangka OTT Bengkulu terkait kasus suap yakni Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, istri Gubernur Bengkulu Lily Mardani, Direktur Utama PT Mitra Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya dan Direktur Utama PT Rico Putra Selatan (RPS) Rico Dian Sari. ANTARA FOTO

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) dan Alexander Marwata memberikan keterangan pers mengenai OTT di Bengkulu, di gedung KPK, Jakarta, 21 Juni 2017. KPK menetapkan empat orang tersangka OTT Bengkulu terkait kasus suap yakni Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, istri Gubernur Bengkulu Lily Mardani, Direktur Utama PT Mitra Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya dan Direktur Utama PT Rico Putra Selatan (RPS) Rico Dian Sari. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Wonosobo - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengatakan sejumlah pemimpin daerah terjebak dalam tindak pidana korupsi karena integritas mereka rendah. Sepanjang tahun ini, tak kurang dari tujuh kepala daerah ditangkap oleh KPK.

    "Sejumlah kiat agar para pemangku kewenangan di pemerintahan tidak tersangkut korupsi, kuncinya sebenarnya sederhana, yaitu jangan mengambil yang bukan menjadi hak masing-masing," kata Saut dalam sosialisasi pencegahan korupsi di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Ahad, 15 Oktober 2017.

    Baca: Berikut 7 Kepala Daerah yang Jadi Tersangka KPK Tahun ini

    Pada forum tersebut, Saut menyampaikan materi ceramah bertema pencegahan korupsi kepada jajaran pemangku kewenangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Wonosobo hingga ke tingkat desa. Hadir dalam forum tersebut, antara lain Bupati Wonosobo Eko Purnomo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Afif Nurhidayat, Sekretaris Daerah Eko Sutrisno Wibowo, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah, dan perwakilan perangkat desa di Wonosobo.

    Menurut Saut, tidak terlampau sulit untuk mewujudkan hal tersebut. Sikap yang perlu dimiliki adalah integritas dan bersedia menjalankan perintah agama.

    Baca: JK: Jauh dari Pusat, Kepala Daerah Jangan Merasa Tak Diawasi

    "Kami di KPK bahkan telah menjalin komunikasi dengan Bawaslu agar tercipta pemilu kepala daerah yang berintegritas sehingga ketika masuk ke bilik suara, masyarakat akan mampu memilih figur calon pemimpin tidak hanya berbasis pada popularitas dan isi tas alias transaksional saja," kata Saut.

    Saut menuturkan ketika pilkada berjalan baik dan pemimpin yang terpilih adalah figur-figur yang memiliki integritas tinggi, maka akan lebih mudah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi. KPK pun telah menyiapkan sejumlah rencana lain untuk mencegah korupsi di lingkup pemerintahan.

    Inspektur Kabupaten Wonosobo Gatot Hermawan mengakui momentum kehadiran Wakil Ketua KPK akan menguatkan semangat antikorupsi di Kabupaten Wonosobo. "Saya menyampaikan kepada Pak Saut agar penguatan inspektorat ditindaklanjuti secara serius karena sudah masuk surat ke Presiden," kata dia.

    Gatot pun telah berencana untuk menguatkan sumber daya manusia dan regulasi yang ada di lingkup inspektorat kabupaten. "Agar ke depan kinerja pengawasan di lingkup daerah juga menguat," ujarnya.


  • KPK
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.