Ketua umum Partai Golkar hasil munas Ancol, Agung Laksono menjawab pertanyaan awak media, di Jakarta, 31 Desember 2015. Agung Laksono meminta kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat agar pencalonan Ketua DPR untuk menggantikan Setya Novanto ditunda. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengakui pendiri beberapa partai baru merupakan mantan kader Golkar. Salah satunya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.
Putra bungsu presiden ke-2 RI itu mendirikan partai baru yang diberi nama Partai Berkarya dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. Agung mengatakan hal itu menjadi pemicu bagi Golkar memperbaiki diri.
"Kami enggak bisa melarang juga dong. Ini sebagai alat untuk memacu Golkar memperbaiki diri karena orang-orang yang mendirikan partai baru itu kebanyakan kan eks Partai Golkar," kata Agung seusai acara Seminar Nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI dengan tema “Revitalisasi Ideologi Pancasila sebagai Landasan Perjuangan Partai Golkar” di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017.
Sebelum Tommy, dua kader Golkar yang lebih dulu hengkang dari partai berlambang pohon beringin itu adalah Surya Paloh dan Wiranto. Mereka masing-masing mendirikan Partai Nasional Demokrat dan Partai Hati Nurani Rakyat.
Menurut Agung, sampai sekarang Tommy belum menyatakan mundur dari Golkar. Namun, jika Tommy resmi menjadi pimpinan di partai barunya dan partai itu lolos sebagai peserta pemilihan umum 2019, otomatis Tommy tidak lagi menjadi kader Golkar.
"Sampai sekarang belum menyatakan diri keluar. Ada batasnya ketika terpilih menjadi pimpinan di partai baru, dan resmi menjadi partai politik peserta pemilu berarti kan sudah berseberangan. Ya sudah, berarti bukan anggota kami," ujar Agung.
Agung mengaku tak bisa melarang Tommy mendirikan partai yang mengusung lambang, nama, dan warna mirip dengan Partai Golkar. Dia mengatakan tugas tim pemenangan pemilu partai adalah melakukan sosialisasi dan meyakinkan publik memilih partainya. "Kita serahkan masing-masing kepada rakyat. Kan yang menentukan masyarakat sendiri, mereka juga punya pertimbangan memilih partai," katanya.