Kepolisian Akan Gelar Operasi Pengamanan Pilkada 2018

Kamis, 19 Oktober 2017 15:04 WIB

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan pemblokiran aplikasi Telegram oleh pemerintah sebagai respon lantaran pihaknya tidak diberi akses untuk memantau pergerakan terduga teroris yang menggunakan aplikasi tersebut. Jakarta, 17 Juli 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian akan menggelar operasi pengamanan guna menyambut pemilihan kepala daerah atau pilkada 2018. Tito mengaku sudah mengingatkan semua kepala satuan wilayah (kasatwil) dan jajarannya segera bergerak.

"Mereka (kasatwil) saya ingatkan untuk membuat rencana kerja (pengamanan) di setiap wilayah," ujar Tito di auditorium PTIK, Jakarta Selatan, pada Kamis, 19 Oktober 2017.

Baca: Kapolri Imbau Anggota yang Maju Pilkada Segera Mengundurkan Diri

Menurut Tito, operasi pengamanan tersebut akan dipimpin Kapolda dan Kapolres masing-masing. Selain itu, polisi akan bekerja sama dengan stakeholder terkait dengan agenda pemilihan, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

"Juga pemerintah daerah dan aparat keamanan," kata Tito. Ia juga memerintahkan anggotanya membangun hubungan dengan tokoh agama di masyarakat guna mendukung pilkada yang kondusif.

Baca: Menjelang Pilkada 2018, Baresrim Tingkatkan Patroli Siber

Kepolisian telah memetakan daerah yang menyelenggarakan pilkada dan membutuhkan atensi dari aparat keamanan. Daerah tersebut antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. "Disusul Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua," tutur Tito.

Daerah-daerah tersebut disebut Tito akan menjadi perhatian utamanya. "Yang cukup rawan segera bisa kami berikan back-up," ujarnya. Ia pun berharap dalam pilkada 2018 tidak akan timbul konflik yang panjang.

Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.

Baca Selengkapnya