Buka Akses Wisatawan, Jabar Genjot Bangun Infrastruktur

Minggu, 15 Oktober 2017 19:25 WIB

Buka Akses Wisatawan, Jabar Genjot Bangun Infrastruktur

INFO JABAR - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan pihaknya bersama pemerintah pusat, tengah menggenjot pembangunan infrastruktur untuk memudahkan akses wisatawan ke Jawa Barat. Sebanyak 22 ruas jalan tol akan dibangun, lima di antaranya sedang dalam proses pengerjaan.

“Tahun depan kita akan membangun bandar udara (bandara) di Palabuhan Ratu untuk mengembangkan destinasi wisata, yang insya Allah berskala internasional pada 2018 nanti, yaitu Geopark Ciletuh-Palabuhanratu,” katanya pada Asita West Java Travel Fair (AWJTF) 2017, di Bandung, Jumat, 13 Oktober 2017.

Di depan para pelaku usaha wisata, Demiz, sapaan akrab Wagub, menjelaskan berbagai upaya dalam mendorong industri pariwisata. Menurut dia, tiga pendekatan dalam upaya pembenahan pariwisata di Jawa Barat, yakni akses, atraksi, dan amenitas.

Soal pembangunan jala tol, dia menuturkan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), serta jalan tol Cisumdawu Sesi I dan II, ditargetkan beroperasi pada April 2019. Demiz juga mengatakan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, tengah dikebut pengerjaannya. Pemerintah pusat menargetkan tahun depan BIJB bisa digunakan. “Karena gerbang wisatawan mancanegara itu melalui udara. Tanpa adanya itu (bandara) jangan berharap wisatawan mancanegara akan datang lebih banyak,” ujarnya.

Beberapa investor asing, kata Demiz, tertarik mengembangkan Bandara Nusawiru di Kabupaten Pangandaran. Untuk itu, pada pembukaan AWJTF 2017 ini turut hadir Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia Mr. Shavkat Jamolov.

Menurut Demiz, Jawa Barat memiliki industri berbasis budaya atau cultural industry yang menjadi ruh kepariwisataan. Di Jawa Barat ada 1.300 destinasi, yang sebagian besar adalah potensi cultural industry. “Maka dari itu, saya berharap ke depannya kepariwisataan di Jawa Barat menjadi primadona, di samping pertanian yang saat ini memiliki kontribusi terbesar secara nasional,” ucapnya.

Menyikapi perkembangan pariwisata yang sudah masuk industri berbasis teknologi digital, Demiz mengimbau para pelaku industri wisata melakukan perubahan dari pola konvensional ke digital, sehingga semakin memperkuat posisi tawar Jawa Barat sebagai destinasi utama pariwisata di Indonesia dan Asia Tenggara. “Multiplier effect dari kepariwisataan ini begitu besar. Menyerap tenaga kerja begitu besar. Investasi di pariwisata itu tidak sebesar industri lain, tetapi juga mudah dalam pengembaliannya. Yang penting tadi, multiplier effect tadi sangat luas,” tuturnya.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (DPD Asita) Jawa Barat Budijanto Ardiansjah mengatakan, sebanyak 35 pelaku usaha wisata terlibat Asita West Java Travel Fair yang keempat ini. “Kita harapkan event ini bisa dilakukan setiap tahun untuk lebih memperkenalkan wisata di Jawa Barat kepada wisatawan domestik maupun mancanegara,” katanya.

Budi berharap tahun depan pemerintah bisa memfasilitasi asosiasi dan industri wisata terutama dalam hal promosi atau pemasaran. “Saat ini beberapa daerah sudah menjadi saingan Bandung dan Jawa Barat. Kelemahan yang kita lihat adalah lemahnya promosi,” ujarnya. (*)

Advertising
Advertising

Berita terkait

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

15 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.

Baca Selengkapnya

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 hari lalu

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.

Baca Selengkapnya

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

53 hari lalu

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.

Baca Selengkapnya

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.

Baca Selengkapnya

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.

Baca Selengkapnya

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.

Baca Selengkapnya