Densus Tipikor Ingin seperti KPK, Polri Minta Anggaran Rp 2,6 T

Kamis, 12 Oktober 2017 20:16 WIB

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Ketua KPK Agus Rahardjo menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penyerangan Novel Baswedan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengatakan pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) memerlukan anggaran Rp 2,6 triliun. Besarnya anggaran ini salah satunya agar gaji personel Densus Tipikor sama dengan gaji yang diterima pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Perlu dipikirkan tentang penggajian kepada para anggota Densus supaya mereka sama dengan di KPK," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 12 Oktober 2017.

Baca juga: Kapolri Ingin Besaran Gaji Personel Densus Tipikor Setara KPK

Tito menjelaskan, Polri telah membentuk struktur Densus Tipikor ini. Unit ini akan dikepalai oleh seorang brigadir jenderal. Adapun kekuatannya akan diisi oleh 3.560 personel. "Sedangkan kepala Densus ini akan berada langsung di bawah Kapolri," tuturnya.

Selain itu, Tito menuturkan perlu dipikirkan pula soal anggaran penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan sistem ad cost bukan indeks. "Ini kelebihan KPK yang bisa diterapkan Densus Tipikor," ujarnya.

Advertising
Advertising

Baca juga: Tito Karnavian Ingin Penyidik dan Jaksa Densus Tipikor Mirip KPK

Berdasarkan perhitungan pihaknya, dihasilkan bahwa anggaran belanja pegawai 3.560 personel mencapai Rp 786 miliar. Belanja barang untuk operasional penyelidikan dan penyidikan Rp 359 miliar. Sedangkan belanja modal Rp 1,55 triliun termasuk untuk pengadaan alat. "Totalnya mencapai Rp 2,6 triliun," ucapnya.

Tito berujar telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan menyampaikannya ke presiden dalam rapat paripurna dua bulan lalu. Saat itu, presiden meminta Polri memaparkan konsep Densus Tipikor ini dalam rapat terbatas bila telah selesai dibuat.

Baca juga: Rencana Polisi Bentuk Densus Tipikor, Wakapolri: Bukan Rival KPK

"Kami sudah mengajukan permohonan kepada presiden untuk menyampaikan paparan. Ini sedang kami tunggu waktunya," kata Tito.

Densus Tipikor akan dibentuk mirip seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satunya adalah dengan menempatkan penyidik dan jaksa penuntut di bawah satu atap.

Baca juga: KPK Siap Berkoordinasi jika Densus Tipikor Dibentuk

Keberadaan penyidik dan penuntut dalam satu atap diyakini Tito Karnavian bisa mempermudah koordinasi keduanya. Kepolisian bahkan telah menyiapkan tempat yang akan digunakan Densus Tipikor bekerja. "Kami siapkan tempat untuk satu atap dengan (gedung) eks Polda Metro Jaya," katanya.

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

6 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

7 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

7 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

8 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

10 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

10 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

10 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

11 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

13 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

14 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya