TEMPO.CO, Cianjur - Penertiban kios di sepanjang Jalur Puncak, Cianjur, Jawa Barat, rusuh, Rabu, 11 Oktober 2017. Kericuhan terjadi setelah pedagang yang sudah puluhan tahun mengais rezeki dengan membuka kios kopi dan rokok di sepanjang jalur tersebut menolak untuk ditertibkan.

"Jelas kami kecewa dan menolak karena pemerintah dengan seenaknya menertibkan, tanpa mereka pikirkan nasib kami yang sehari-hari mengais rezeki untuk biaya hidup keluarga kami," kata Dedi Fals, 43 tahun, pedagang di Jalan Raya Pasekon, Cipanas, Rabu.

Berita lain: Rusuh di Puncak, Penjaga Vila Siapkan Bom Molotov

Pedagang sempat memblokir jalan dengan membakar material kayu dari bongkaran kios di tengah jalan. Akibatnya, antrean panjang kendaraan terjadi di sepanjang Jalur Puncak.

Namun aksi tersebut tidak berlangsung lama setelah petugas gabungan menyingkirkan material yang dibakar serta memberikan waktu untuk pedagang menyampaikan aspirasinya pada beberapa orang petugas.

Pedagang kecewa dengan kebijakan penertiban yang dilakukan Pemkab Cianjur terhadap ratusan kios yang sudah berdiri sejak puluhan tahun itu. Mereka menilai pembongkaran tanpa memberikan solusi untuk pedagang agar dapat kembali mengais rezeki.

Menurut Dedi, seharusnya Pemkab Cianjur memberikan solusi bijak dengan merelokasi pedagang ke lokasi lain untuk kembali berjualan. "Ini tidak, mereka main bongkar saja, sementara kami harus memikirkan nasib kami sendiri," katanya.

Uus Hendra, 42, warga Kampung Cijedil RT 02/01, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, bingung dengan rencana Satpol PP Cianjur untuk menertibkan puluhan pedagang yang ada di sepanjang jalur tersebut.

Petugas penegak peraturan daerah (perda) itu memberikan tenggang waktu hingga Selasa atau berbarengan dengan dikeluarkannya surat peringatan ketiga. "Kami tidak tahu harus pindah berdagang ke mana kalau warung yang kami tempati untuk mencari rezeki selama hampir delapan tahun ini harus ditertibkan," katanya.

Kepala Bagian Humas Pemkab Cianjur Pratama Nugraha mengatakan, pada dasarnya bangunan milik pedagang telah menyalahi aturan karena berdiri di lahan yang bukan peruntukannya. Terlebih lokasi tersebut termasuk ke dalam jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Sehingga, kata dia, ratusan kios harus dibongkar. Salah satunya untuk mencegah kerusakan saluran air dan merusak jalan. Pembongkaran tersebut merupakan instruksi dari Kementerian PUPR yang memuat perintah agar pemerintah daerah menertibkan bangunan yang berada di saluran air dan bahu jalan.

"Berdasarkan kebijakan pemkab karena kios tersebut bukan bangunan resmi maka tidak ada relokasi dan pedagang sadar akan hal tersebut. Sehingga tidak banyak tuntutan relokasi sampai sejauh ini," katanya.

Hingga saat ini, Pemkab Cianjur belum memiliki kebijakan lebih lanjut terkait nasib pedagang. Wacana relokasi sejauh ini belum menjadi opsi pemerintah setempat.

Namun pembongkaran yang berujung rusuh itu dilakukan untuk menjawab instruksi pemerintah pusat yang nantinya berdampak pada pelebaran jalan dari wilayah Bogor.

ANTARA

Baca juga: Pak Presiden, Ternyata Inilah Pemicu Heboh Senjata Brimob