TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi, Agun Gunanjar Sudarsa, menganggap KPK berpolitik dalam pekerjaannya akhir-akhir ini. Hal itu terlihat dari penangkapan kader-kader Golkar di berbagai daerah yang diduga terlibat korupsi.

Agun berujar padahal masih ada sekitar 20 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK namun kelanjutan kasusnya tidak jelas. "Ini berarti dia berpolitik. Kalau tidak, kenapa yang 20 itu enggak diproses?" katanya Agun di kediamannya, Rumah Cuklik, Cijeruk, Cigombong, Bogor, Minggu, 8 Oktober 2017.

Baca juga: Tersangka Suap Aditya Moha Adalah Politikus Golkar Karier

Motif politik dalam operasi KPK juga terlihat dalam penetapan tersangka dari kader-kader Golkar belakangan ini. Pasalnya ada yang merupakan kepala daerah petahana yang berniat maju kembali dalam pemilihan kepala daerah yang akan datang.

Politikus Partai Golkar ini menuturkan dalam rapat bersama Komisi Hukum DPR beberapa waktu lalu, KPK telah berkomitmen untuk tidak menangani perkara terhadap pihak-pihak yang akan maju di Pilkada. "Lalu OTT (operasi tangkap tangan) ini? artinya apa? di balik pimpinan KPK itu ada yang dominan berkuasa," kata dia.

Baca juga: Partai Golkar Akui Hak Angket KPK Menurunkan Elektabilitasnya

Selain itu Agun mempertanyakan pula alasan KPK memperpanjang cegah tangkal terhadap Ketua Umum Golkar, Setya Novanto. Padahal Setya telah memenangkan gugatan praperadilan yang menggugurkan status tersangkanya dalam perkara korupsi e-KTP.

Bila alasan KPK karena takut Setya menghilangkan alat bukti, maka hal itu tidak benar. "Barang bukti udah disana semua," ujarnya.

Baca juga: KPK: Politikus Golkar Markus Nari Tersangka Terkait Kasus E-KTP

Begitu pula bila alasan KPK mencekal karena takut Setya kabur ke luar negeri. "Melarikan diri bagaimana, wong (di sini) pegang jabatan," ucapnya.

Menurut Agun, cegah tangkal diberlakukan untuk memudahkan pemeriksaan dalam suatu perkara hukum. Namun ia merasa tidak ada hal yang menyusahkan sehingga KPK sampai perlu mencekal Setya. "Ini juga dari sisi hukum, KPK ini jelas motivasinya itu memang target gitu loh. Target politik," tuturnya.