TEMPO.CO, JAKARTA - Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat akan memulai pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perpu Ormas. Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan rapat perdana akan digelar bersama Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 4 Oktober 2017.

“Kami bahas mulai besok dan nanti akan putuskan di Komisi II dan nanti akan dilanjutkan di paripurna. Insya Allah, 24 Oktober sudah kita sepakati dan akan diputuskan di paripurna,” kata politikus Partai Gerindra itu di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Oktober 2017.

Baca juga: Buya Syafii Heran dengan Reaksi Sejumlah Pihak Soal Perpu Ormas

Riza menambahkan, gugatan sejumlah ormas di Mahkamah Konstitusi tidak mempengaruhi pembahasan perpu di DPR. “Kita tidak menanti putusan MK. Kalau ada putusan MK yang beda dengan hasil paripurna, kami akan revisi,” ujarnya.

Pada 12 Juli 2017, Perpu Ormas diterbitkan. Pemerintah menyatakan penerbitan Perpu Ormas dimaksudkan untuk mencegah munculnya ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hizbut Tahrir Indonesia dan kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, pun menggugat perpu tersebut. Ia menggugat pasal tentang rumusan yang mengandung ketidakjelasan norma pembubaran organisasi, yang bertentangan dengan Pancasila, yang bersifat multitafsir. "Bisa digunakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap ormas yang berseberangan dengan pemerintah," ucap Yusril.

Simak pula: HTI Resmi Gugat Perpu Ormas, Yusril Ihza Sebut Pasal Multitafsir

Selain itu, terdapat poin yang dikhawatirkan dari perpu itu, yaitu penghapusan belasan pasal terkait dengan tahapan pemberian sanksi bagi ormas terlarang. Sebelumnya, ada belasan tahapan untuk membubarkan ormas. Namun, adanya perpu yang baru itu, ormas bisa dikenai sanksi pidana dengan segera tanpa peringatan apabila dianggap berbahaya, seperti melakukan kekerasan dan mengajarkan nilai-nilai anti-Pancasila. Sikap sepuluh fraksi di DPR pun terbelah karena perpu ini.