Dituntut 2 Tahun, Jaksa Menilai Buni Yani Tak Sopan Selama Sidang

Selasa, 3 Oktober 2017 17:14 WIB

Buni Yani menjalani sidang perdana kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Bandung, 13 Juni 2017. Ia menjalani sidang perihal unggahan penggalan video pidato Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). ANTARA/Agus Be

TEMPO.CO, Bandung - Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Depok menilai terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian, Buni Yani, berlaku tidak sopan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Bandung. Poin tersebut dijadikan salah satu alasan yang memberatkan Buni Yani saat dituntut dua tahun bui.

"Terdakwa tidak berlaku sopan selama persidangan. Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya," ujar ketua tim jaksa, Andi M. Taufik, saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Bandung, gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Selasa, 3 Oktober 2017.

Baca: Dicecar Jaksa Soal Sumber Video Ahok, Begini Reaksi Buni Yani

Buni Yani dituntut dua tahun penjara. Dia dinilai bersalah karena mengunggah potongan video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang diubah sebelumnya. Buni dituntut melanggar Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jaksa pun menganggap perbuatan Buni, yang mengunggah potongan video pidato Ahok itu, bertolak belakang dengan profesinya sebagai dosen. Andi menuding Buni tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Baca: Ahmad Dhani Jadi Saksi Meringankan di Sidang Buni Yani

"Terdakwa adalah seorang dosen atau tenaga pendidik, tapi tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat," katanya.

Selain itu, unsur lain yang memberatkan Buni ialah menghilangkan kata "pakai" dalam pidato Ahok. Jaksa pun menilai perbuatan Buni itu mengakibatkan terjadinya perpecahan antarmasyarakat.

"Dengan menghilangkan kata 'pakai' dalam kalimat yang digunakan Ahok, maka terdakwa telah menempatkan Surat Al-Maidah ayat 51, yang merupakan bagian dari kitab suci umat Islam, menjadikan surat tersebut sebagai sumber kebohongan," ucapnya.

Adapun hal yang dianggap dapat meringankan adalah Buni belum pernah dihukum.

Sebelumnya, Buni Yani didakwa telah melakukan ujaran kebencian dan mengedit atau mengubah isi video pidato Basuki. Dia pun dijerat dengan Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Namun, saat tuntutan, jaksa memilih mengedepankan Pasal 32 ayat 1.

Perkara ini bermula saat Buni Yani mengunggah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu, 27 September 2016, di laman Facebook miliknya. Tak hanya mengunggah, Buni pun membubuhi keterangan transkrip video pidato tersebut, yang dinilai tidak sesuai dengan transkip asli. Buni menghilangkan kata "pakai" saat Ahok menyinggung surat Al-Maidah.

Berita terkait

Laporkan Yaqut, Roy Suryo Bedakan Kasusnya dengan Buni Yani soal Video Ahok

27 Februari 2022

Laporkan Yaqut, Roy Suryo Bedakan Kasusnya dengan Buni Yani soal Video Ahok

Roy Suryo mengatakan kasus pelaporannya terhadap Yaqut Cholil Qoumas berbeda dengan kasus Buni Yani dan video Ahok.

Baca Selengkapnya

Neno Warisman hingga Buni Yani Gabung ke Partai Ummat

29 April 2021

Neno Warisman hingga Buni Yani Gabung ke Partai Ummat

Sejumlah tokoh bergabung dalam Partai Ummat, antara lain MS Kaban, Neno Warisman, Bunu Yani.

Baca Selengkapnya

Partai Ummat Dideklarasikan Besok: MS Kaban, Buni Yani dan Neno Warisman Gabung

28 April 2021

Partai Ummat Dideklarasikan Besok: MS Kaban, Buni Yani dan Neno Warisman Gabung

Politisi senior Amien Rais akan memimpin deklarasi Partai Ummat pada 17 Ramadhan 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 29 April 2021 besok.

Baca Selengkapnya

Buni Yani Pengedit Video Ahok Bebas Bersyarat

2 Januari 2020

Buni Yani Pengedit Video Ahok Bebas Bersyarat

Buni Yani terbukti bersalah mengedit video pidato Ahok di Kepulauan Seribu, Jakarta, pada 2016.

Baca Selengkapnya

Belum Ada Kepastian Ikut Pemilu, Buni Yani Tulis Surat Protes

16 April 2019

Belum Ada Kepastian Ikut Pemilu, Buni Yani Tulis Surat Protes

Melalui protes tertanggal 15 April 2017 yang ditulis di Lapas Gunung Sindur, Buni Yani menyatakan kecewa dengan pola koordinasi KPU dan Kemenkumham.

Baca Selengkapnya

Mengklaim Tak Bisa Nyoblos, Buni Yani Tulis Surat Keluhan

16 April 2019

Mengklaim Tak Bisa Nyoblos, Buni Yani Tulis Surat Keluhan

Surat Buni Yani ini ditulis dengan tinta hitam di atas secarik kertas yang disobek dari notes.

Baca Selengkapnya

Ditahan di Lapas Gunung Sindur, Buni Yani Bawa Banyak Buku

4 Februari 2019

Ditahan di Lapas Gunung Sindur, Buni Yani Bawa Banyak Buku

Terpidana UU ITE Buni Yani telah menjalani penahanan di Lapas Gunung Sindur, Bogor sejak Jumat, 1 Februari 2019.

Baca Selengkapnya

5 Fakta Drama Eksekusi Buni Yani Berujung di Lapas Gunung Sindur

2 Februari 2019

5 Fakta Drama Eksekusi Buni Yani Berujung di Lapas Gunung Sindur

Terpidana UU ITE Buni Yani akhirnya menyerahkan diri untuk dieksekusi Kejaksaan Negeri Kota Depok pada Jumat malam, 1 Januari 2019.

Baca Selengkapnya

Buni Yani Sebulan Huni Blok Mapenaling di Lapas Gunung Sindur

2 Februari 2019

Buni Yani Sebulan Huni Blok Mapenaling di Lapas Gunung Sindur

Buni Yani bakal menjalani 1 tahun 6 bulan masa hukumannya di Lapas Gunung Sindur.

Baca Selengkapnya

Buni Yani Dieksekusi, Fadli Zon: Hukum Tajam ke Lawan Politik

2 Februari 2019

Buni Yani Dieksekusi, Fadli Zon: Hukum Tajam ke Lawan Politik

Terkait eksekusi Buni Yani, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai penegakan hukum makin dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang Pemilu.

Baca Selengkapnya