Menko Polhukam Wiranto menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Juni 2017. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan akan memanggil semua pihak terkait pembelian senjata impor Brimob hari ini, Selasa, 3 Oktober 2017. Hal itu dilakukan untuk berkoordinasi antar kementerian dan lembaga yang terkait.
"Soal senjata supaya tidak bicara dululah, kami selesaikan di dalam. Rencana rapat kan besok," kata Wiranto seusai rapat kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2017. Di antara pihak yang diajak rapat adalah Badan Intelijen Negara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kementerian Pertahanan, PT Pindad, dan Bea Cukai.
Wiranto mengatakan impor senjata sebenarnya bukan masalah. Namun, dalam rapat tersebut pihaknya akan melakukan koordinasi yang lebih jelas dan teliti, serta agar tidak melanggar undang-undang.
Polemik impor senjata ini mencuat beberapa hari lalu saat ada senjata impor dari Bulgaria yang tertahan di Gudang UNEX Area kargo Bandara Soekarno Hatta sejak Jumat malam, 29 Serptember 2017. Senjata tersebut diendapkan karena belum mendapat rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis TNI. Senjata diantaranya terdiri dari Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) sebanyak 280 pucuk, dan amunisi sebanyak 5.932 butir. Kepolisian mengakui bahwa senjata tersebut ditujukan untuk Korps Brimob.
Wiranto meminta agar polemik senjata tidak menjadi komoditas politik. Dia menjamin impor senjata tersebut tidak akan mengganggu keamanan nasional. "Saya sudah meminta supaya isu soal senjata sudah, selesailah. Nanti akan saya sampaikan ke publik hasil koordinasi," kata Wiranto. Dia meminta masyarakat sabar dan memberi waktu agar Kemenko Polhukam menyelesaikan masalah ini di internal terlebih dahulu.
Wiranto menambahkan pihaknya akan mensinkronkan semua kementerian/lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam agar lebih erat melaksanakan koordinasi. Tidak hanya koordinasi masalah pembelian senjata impor Brimob, tapi juga untuk masalah-masalah lain.
