Belum Ada Menteri yang Melapor Jokowi Maju Pilkada 2018

Reporter

Amirullah

Editor

Juli Hantoro

Senin, 2 Oktober 2017 18:39 WIB

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Seskab Pramono Anung sebelum memimpin rapat terbatas tentang perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, 25 Juli 2017. Presiden

TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hingga kini belum ada menteri yang melapor ke Presiden Joko Widodo untuk maju dalam Pilkada 2018. Dia mengatakan menteri yang ingin maju Pilkada harus melapor terlebih dahulu.

"Tentunya siapapun yang maju di Pilkada, pemilu legislatif dan jabatan-jabatan lainnya seyogyanya melaporkan pada Presiden," kata Pramono Anung seusai rapat kabinet di Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2017.

Baca juga: KPU Telusuri Persoalan Pilkada di 13 Daerah

Menurut Pramono, belum ada laporan itu termasuk dari Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. "Belum ada (laporan). Ini kan kalau ada," dia menambahkan.

Khofifah berencana maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2018. Partai yang menyatakan siap mengusung Ketua Umum Muslimat NU tersebut diantaranya adalah Nasdem. Namun hingga kini belum ada deklarasi pencalonan untuk Khofifah.

Advertising
Advertising

Sejumlah nama disebut-sebut akan maju dalam Pilkada 2018 di Jawa Timur. Selain Khofifah, nama lain yang digadang-gadang adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang telah mendapat dukungan dari PKB, serta Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Mattaliti.

Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.

Baca Selengkapnya