PDIP Ancam Pecat Kadernya yang Minta Mahar Politik di Pilkada
Reporter
Kartika Anggraeni
Editor
Juli Hantoro
Sabtu, 30 September 2017 17:21 WIB
TEMPO.CO, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menjamin partainya terhindar dari berbagai macam bentuk kegiatan politik transaksional dalam pencalonan di Pilkada 2018. Menurutnya, partai telah memiliki peraturan tegas dalam menolak mahar politik.
"Dari PDIP boleh dicek dalam aturan partai kami tidak pernah meminta mahar, tak pernah jual beli rekomendasi, dan itu diatur, bahkan DPP bisa berikan sanksi pemecatan bila ada jual beli rekomendasi," ujar Hasto di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu 30 September 2017.
Hasto juga mengimbau kepada para kadernya yang mencalonkan diri dalam pilkada untuk waspada serta melaporkan berbagai penipuan yang mengatasnamakan PDI-P. "Karena ada yg membuka rekening atas nama kami misalnya, itu sudah kami laporkan kepada pihak kepolisian," ucapnya.
Menurutnya, rekomendasi partai murni dikeluarkan semata-mata untuk kepentingan masyarakat daerah, bukan kepentingan pihak tertentu.
Baca juga: PDIP Gunakan Prinsip Gotong Royong di Pilkada 2018
Hasto mengungkapkan, untuk menghindari adanya mahar politik, partai mendorong para kader untuk saling mendukung satu sama lain dalam biaya politik seperti iklan, pemasangan baliho, kampanye dan lainnya.
"Nah biaya itu yang harus dibahas bersama dan partai juga berikan tenaga gotong royongnya. Inilah yang kami harapkan mampu mengurangi biaya politik," ungkapnya.
Hal demikian bertujuan agar para calon tak terjebak dengan ikatan kepentingan tertentu agar bisa fokus mengikuti pilkada serta menjalankan pemerintahan daerah yang menjunjung tinggi kepentingan masyarakat daerah.
Hasto mengungkapkan, untuk menghindari adanya mahar politik, partai mendorong para kader untuk saling mendukung satu sama lain dalam biaya politik seperti iklan, pemasangan baliho, kampanye dan lainnya.
"Nah biaya itu yang harus dibahas bersama dan partai juga berikan tenaga gotong royongnya. Inilah yang kami harapkan mampu mengurangi biaya politik," ungkapnya.
Hal demikian bertujuan agar para calon tak terjebak dengan ikatan kepentingan tertentu agar bisa fokus mengikuti pilkada serta menjalankan pemerintahan daerah yang menjunjung tinggi kepentingan masyarakat daerah.
"Bagi PDIP pilkada bukanlah persiapan calon, tapi bicara bagaimana kalau menang pemerintahannya pro rakyat. Gimana pemerintahan anti korupsi dan sebagainya," ujarnya.
