Bertemu Perwakilan Aksi 299, Tiga Partai Siap Tolak Perppu Ormas

Reporter

Dias Prasongko

Jumat, 29 September 2017 21:15 WIB

Peserta Aksi 299 melakukan Salat Jumat di depan Gedung DPR, Jakarta, 29 September 2017. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 berisi tentang Organisasi Masyarakat. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga partai di DPR menyatakan akan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat atau Perppu Ormas. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat menerima perwakilan massa aksi 299 di gedung DPR.

Fadli Zon mengatakan bahwa secara pribadi sudah sejak lama dirinya tidak setuju terkait Perppu Ormas. Selain itu, partainya Gerindra, juga berkomitmen untuk menolak Perppu Ormas. Menurut Fadli, isi dari Perppu Ormas tersebut tidak sesuai dengan proses demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Tuntutan Aksi 299 ke DPR: Tolak Perppu Ormas dan Kebangkitan PKI

"Ini juga tidak sesuai dengan semangat UUD 1945," kata Fadli yang juga politikus Partai Gerindra di Gedung Nusantara III, pada Jumat, 29 September 2017.

Senada dengan Partai Gerindra, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), Jazuli Juwaini mengatakan bahwa partainya juga akan menolak Perppu Ormas. Menurut Jazuli, hal ini dilakukan untuk menjaga sistem demokrasi di Indonesia.

Advertising
Advertising

Baca juga: Aksi 299 Tolak Perppu Ormas, Teten: DPR dan Pemerintah Sejalan

"Kami menginstruksikan wakil kami di Komisi Pemerintahan untuk sebisa mungkin menolak perppu ini," kata Jazuli di depan perwakilan massa aksi 299, Gedung Nusantara III pada Jumat, 29 September 2017.

Tak ketinggalan dengan dua partai tersebut, Partai Amanat Nasional (PAN), juga akan menolak Perppu Ormas ini. Hal ini disampaikan oleh anggota DPR dari Komisi Hukum dari Fraksi PAN, Daeng Muhammad. Nantinya, hal ini akan disampaikan kepada Ketua Umum dan juga para petinggi Partai PAN.

Baca juga: Soal Aksi 299, Wiranto: Apa Lagi yang Didemo

"Saya haqul yakin kita akan beriringan dalam berjalan (dengan PKS dan Gerindra)," kata Daeng.

Aksi 299, merupakan aksi yang digagas oleh Presidium Alumni Aksi Bela Islam 212. Aksi 299 sendiri merupakan aksi yang bertujuan untuk menolak Perppu Ormas dan juga menolak kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang digelar pada Jumat, 29 September 2017. Aksi telah digelar di Kompleks Parlemen Senayan sejak siang tadi dan selesai sekitar pukul 17.00 WIB

DIAS PRASONGKO

Berita terkait

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

4 menit lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

2 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

19 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya