TEMPO.CO, Jakarta - Dorongan agar Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai ketua umum partai Golkar kian menguat. Setya yang terseret perkara dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dianggap memberi dampak buruk terhadap elektabilitas partai.

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan partai kecuali Setya mundur. Langkah selanjutnya adalah partai perlu mencari sosok yang akan menjadi pelaksana tugas harian ketua umum.

Baca juga: Ada Kejanggalan di Foto Sakit Setya Novanto, Ini Jawaban Golkar

Sejak Setya Novanto terseret perkara korupsi, nama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto disebut-sebut cocok menggantikannya. Saat Tempo mengontaknya pagi ini untuk dimintai tanggapan, Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar itu tidak menjawab.

Dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Airlangga juga enggan berkomentar. Ia hanya membalas pertanyaan Tempo dengan emoticon tangan terkatup.

Ketika ditanya maksud dari balasan tersebut, Airlangga lagi-lagi membalasnya dengan emoticon. Kali ini ia memilih emoticon wajah dengan bibir tertutup resleting.

Airlangga pernah mendaftar sebagai calon ketua umum Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dihelat di Bali tahun lalu. Selain dirinya, ada Setya Novanto, Ade Komarudin, Mahyudin, Azis Syamsuddin, Syahrul Yasin Limpo, dan Priyo Budi Santoso, yang juga mendaftar.

Simak pula: Nurdin Halid Benarkan Ada Desakan Agar Setya Novanto Mundur

Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid, mengatakan di internal partai belum ada pembicaraan soal kandidat pengganti Setya. Menurut Nurdin, semua masih menunggu respon dari Setya soal rekomendasi rapat pleno pada Senin, 25 September 2017, yang memintanya mundur. “Karena kami belum tahu apa keputusan ketua umum sesuai dengan rekomendasi dari rapat pleno,” katanya di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu, 27 September 2017.

Bila nanti Setya Novanto menolak mundur maka DPP akan terus mengevaluasi seberapa jauh pengaruh negatif dari kasus yang menimpa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu terhadap partai. “Kalau tidak ada masalah, ya lanjut. Tapi, kalau evaluasi kami mengatakan terjadi masalah atau negatif, ya kami harus konsolidasi,” ujarnya.