TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, menyayangkan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait dengan upaya pembelian 5.000 senjata api. Dia mengatakan, sebagai Panglima TNI, tentunya Gatot harus bisa memilih dan memilah informasi apa saja yang layak disampaikan keluar.

"Ini sebetulnya tidak boleh terjadi apalagi sebagai pimpinan dari sebuah lembaga negara yang membidangi pertahanan," ujar Charles kepada Tempo, Senin, 25 September 2017. Dia menambahkan, atas pernyataan Gatot ini muncul kegaduhan dan keresahan di masyarakat.

Sebelumnya, rekaman pernyataan Gatot Nurmantyo saat menggelar acara silaturahmi dengan para purnawirawan jenderal dan perwira aktif di TNI tersebar. Rekaman dalam bentuk suara itu berisi pernyataan Gatot tentang rencana sebuah institusi di Indonesia yang akan mendatangkan 5.000 senjata dengan mencatut nama Presiden Jokowi.

Baca juga: Fadli Zon Minta Panglima TNI Klarifikasi Pembelian 5.000 Senjata

Dalam rekaman itu, Gatot menyatakan akan menyerbu institusi pembeli senjata yang bisa menembak tank dan kapal. Gatot Nurmantyo mengakui itu adalah rekaman suaranya, tapi ia tak mau memberikan penjelasan lebih lanjut.

Menurut Charles, dia menyayangkan pernyataan Gatot untuk menyerbu institusi lain. Dia menilai sangat tidak etis ketika seorang panglima TNI menyatakan ingin menyerbu sebuah lembaga negara yang lain. "Seharusnya Pak Gatot bisa bekerja sama, berkoordinasi dengan baik untuk bisa menyukseskan program-program Presiden Jokowi, bukan malah sebaliknya," ucapnya.

Charles mengatakan akan memanggil Gatot terkait dengan pernyataannya tersebut. Pemanggilan terhadap Gatot, kata dia, akan dilakukan dalam waktu dekat ini. "Untuk meminta klarifikasinya terkait hal itu," tuturnya.

Baca juga: Soal Pembelian 5.000 Senjata, Panglima TNI: Tanya Pak Wiranto

Kemarin, Minggu, 24 September 2017, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menggelar konferensi pers tentang pernyataan Gatot dengan mengatakan persoalan ini hanya menyangkut masalah komunikasi yang tidak tuntas terkait dengan prosedur pembelian senjata. Wiranto telah mengonfirmasikan isu senjata ilegal itu kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan instansi terkait.

Belakangan diketahui terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PT Pindad, bukan 5.000 senjata seperti yang disebut Jenderal Gatot Nurmantyo. Senjata itu bukan standar TNI. Pengadaan senjata itu, kata Wiranto, untuk keperluan pendidikan intelijen.

SYAIFUL HADI