Soal Pembelian 5000 Senjata, Panglima TNI: Tanya Pak Wiranto

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) berbincang dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo seusai Rapat Koordinasi Program Penertiban Impor Beresiko Tinggi di Kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta, 12 Juli 2017. Tempo/Tony Hartawan

    Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) berbincang dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo seusai Rapat Koordinasi Program Penertiban Impor Beresiko Tinggi di Kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta, 12 Juli 2017. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Wiranto yang menyebutkan ada miskoordinasi antara Mabes TNI, Mabes Polri, serta Badan Intelijen Nasional (BIN). "Tanya Pak Wiranto, dicek saja. Kan ada rekaman omongan saya," kata Gatot di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Ahad, 24 September 2017.

    Ahad sore kemarin, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Wiranto mengadakan konferensi pers terkait polemik pembelian 5000 pucuk senjata. Ia mengkonfirmasi bahwa memang senjata itu pesanan Badan Intelijen Nasional (BIN). Ia mengakui ada pembelian 500 senjata laras pendek buatan Pindad oleh BIN (Badan Intelijen Nasional), bukan 5.000 senjata standar TNI.

    Baca: Wiranto Sebut 500 Senjata Dibeli BIN, Ini Kata Gatot Nurmantyo

    Wiranto mengatakan polemik soal pembelian senjata itu hanya masalah komunikasi yang belum tuntas antara Mabes TNI, Mabes Polri, dan BIN. Wiranto berharap polemik itu tidak dipolitisasi lagi.

    Polemik muncul pascaberedarnya rekaman pernyataan Gatot Nurmantyo saat acara silaturahmi para purnawirawan jenderal dan perwira aktif TNI. Rekaman dalam bentuk suara itu berisi rencana sebuah institusi di Indonesia yang akan mendatangkan 5.000 pucuk dengan mencatut nama Presiden Jokowi.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.