TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan munculnya isu tentang pembelian 5.000 senjata ilegal lebih disebabkan karena adanya persoalan komunikasi yang belum tuntas. Menurut Wiranto, isu tersebut tidak perlu dikhawatirkan dan tak perlu menjadi polemik yang berlarut dalam masyarakat.

Hal yang terjadi sebenarnya, menurut Wiranto, adalah adanya pembelian 500 pucuk senjata buatan PT Pindad bagi sekolah intelijen oleh Badan Intelijen Negara (BIN) yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara. “Bukan institusi lain," kata Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Minggu, 24 September 2017.

Baca juga: Jokowi Diminta Usut Isu Soal Pembelian 5.000 Senjata

Isu senjata ilegal itu muncul setelah Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan adanya impor 5.000 senjata ilegal oleh institusi di luar TNI dan Polri. Isu ini juga sempat menimbulkan polemik lantaran Gatot sempat menyebut pembelian senjata itu mencatut nama Presiden Jokowi.

Hal ini kemudian direspons oleh banyak pihak termasuk beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa anggota DPR bahkan menyarankan presiden untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara hukum, dan meminta presiden untuk membentuk tim khusus pencari fakta.

Baca juga: Komisi I DPR: Jangan Gegabah Sikapi Isu Pembelian 5.000 Senjata

Dalam keterangan resminya, Wiranto telah mengkonfirmasikan isu senjata ilegal itu kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan instansi terkait. Belakangan diketahui terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PT Pindad—bukan 5.000 senjata dan bukan standar TNI—oleh BIN untuk keperluan pendidikan Intelijen.

Wiranto mengatakan pembelian atau pengadaan senjata apalagi dari Pindad yang bukan standar TNI itu memang cukup izin dari Mabes Polri, dan sudah dilakukan, bukan izin dari Mabes TNI. “Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan Presiden,” ujar Wiranto.

Baca juga: Tersebar Rekaman Panglima TNI Soal Pembelian 5.000 Senjata

Wiranto berharap supaya ke depan isu ini tak terus bergulir lebih jauh dan menimbulkan polemik berkepanjangan. Wiranto juga berharap, melalui penjelasan ini upaya politisasi bisa dihindari.

Pernyataan soal dugaan pembelian 5.000 senjata ilegal itu diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menggelar pertemuan dengan sejumlah purnawirawan jenderal di Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta, pada Jumat, 22 September 2017.

Baca juga: Fadli Zon Desak Pemerintah Usut Isu Pembelian 5.000 Senjata

Hadir dalam pertemuan itu antara lain wakil presiden keenam Try Sutrisno; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; mantan Panglima ABRI Wiranto; dan mantan Pangkostrad yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Juga hadir mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto; Widodo A.S.; dan Agus Suhartono.

Di depan para purnawirawan jenderal tersebut, Gatot Nurmantyo mengatakan ada institusi yang akan membeli 5.000 senjata. Namun dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Gatot tak menyebutkan secara spesifik nama institusi tersebut.

Pertemuan itu sendiri berlangsung tertutup untuk wartawan. Namun sehari kemudian, rekaman pernyataan Gatot soal pembelian 5.000 senjata ilegal oleh institusi pemerintah di luar TNI tersebar di sejumlah media sosial.

Dalam rekaman yang beredar di sejumlah media sosial tersebut, Gatot Nurmantyo mengungkapkan informasi itu berdasarkan data intelijen yang akurat. Ia bahkan menegaskan akan menindak bila benar ada impor senjata ilegal tersebut.

DIAS PRASONGKO