Kasus Pasuruan Bisa Jadi Perhatian Internasional

Reporter

Editor

Rabu, 13 Juni 2007 12:48 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sutradara Gintings memperingatkan, kasus Pasuruan akan menjadi perhatian dunia internasisonal jika tidak diselesaikan secara transparan. "Karena kasus ini bisa dibawa ke isu pelanggaran hak azasi manusia," kata politikus dari PDI Perjuangan ini, dalam rapat kerja dengan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, Rabu (13/6).Alasan penembakkan yang dilakukan anggota marinis sangat tidak bisa diterima. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, tentara bisa melakukan penyerangan jika menghadapi ancaman kedaulatan dari luar negeri, pemberontakkan yang berpotensi memisahkan diri dari negara, dan terorisme. "Harus ada peroses hukum, baik kepada pelaku penembakan dan masyarakat yang diduga melakukan kekerasan," ujarnya. Dia mengusulkan agar TNI segera menyelesaikan pola hubungan segitiga antara TNI, komunitas bisnis, dan rakyat. Jika soal ini tidak segera diperjelas, maka konflik terus terjadi. Raden Rachmadi

Berita terkait

Kopassus Buka Ekspedisi NKRI 2017, Pendaftaran Secara Daring  

22 Mei 2017

Kopassus Buka Ekspedisi NKRI 2017, Pendaftaran Secara Daring  

Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat kembali membuka pendaftaran calon peserta Ekspedisi NKRI 2017.

Baca Selengkapnya

Hari Juang Kartika, Pangdam: Tentara Jangan Berkhianat!  

15 Desember 2016

Hari Juang Kartika, Pangdam: Tentara Jangan Berkhianat!  

Sudirman berpesan, tentara bukan merupakan kasta yang berdiri di atas rakyat.

Baca Selengkapnya

Konflik Papua, Ray Rangkuti Minta Peran TNI Dibatasi  

5 Oktober 2016

Konflik Papua, Ray Rangkuti Minta Peran TNI Dibatasi  

Seharusnya TNI tidak dapat turun tangan dalam mengatasi konflik di tanah tersebut.

Baca Selengkapnya

Ini Kata Kapolri tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM Papua  

25 April 2016

Ini Kata Kapolri tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM Papua  

Ada dua cara penyelesaian: pertama, dengan pendekatan politis; dan kedua, dengan pendekatan hukum.

Baca Selengkapnya

BIN Sebut 20 Penembakan di Papua Selama 2015  

9 Februari 2016

BIN Sebut 20 Penembakan di Papua Selama 2015  

Pemerintah menegaskan bahwa tindakan tegas tetap harus ada.

Baca Selengkapnya

Diprotes KSAU, Kemenhub: Seragam Kami Tak Menyalahi Aturan

9 Januari 2016

Diprotes KSAU, Kemenhub: Seragam Kami Tak Menyalahi Aturan

Kementerian Perhubungan menilai seragam baru kemenhub tidak menyalahi aturan dan tidak menyamai seragam militer TNI AU.

Baca Selengkapnya

Penyerangan Polsek Sinak, TNI AD Tingkatkan Kewaspadaan  

28 Desember 2015

Penyerangan Polsek Sinak, TNI AD Tingkatkan Kewaspadaan  

TNI Angkatan Darat juga menyiagakan intelijen untuk pencegahan dini serangan lanjutan.

Baca Selengkapnya

Soal Pergub Massa, Ahok Dituding Seret Tentara Urusi Sipil  

7 November 2015

Soal Pergub Massa, Ahok Dituding Seret Tentara Urusi Sipil  

Problemnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sering melibatkan tentara dan polisi untuk peran-peran yang bukan porsi mereka.

Baca Selengkapnya

Kenapa Kasus Kekerasan Militeristik Terus Menguat di Papua?

7 September 2015

Kenapa Kasus Kekerasan Militeristik Terus Menguat di Papua?

Menurut Komnas HAM, hampir setiap minggu terjadi kasus kekerasan di Papua.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Berdemo Tuntut Jokowi Tarik Militer dari Papua  

4 September 2015

Mahasiswa Berdemo Tuntut Jokowi Tarik Militer dari Papua  

Para mahasiswa yang berdemo mengingatkan Jokowi kalau jumlah rakyat Papua yang terbunuh sejak 1 Mei 1963 mencapai 500 ribu jiwa.

Baca Selengkapnya