TEMPO Interaktif, Solo:Fraksi PDI Perjuangan akan mengusulkan penggabungan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) dalam pembahasan RUU Paket Politik mendatang. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menuturkan, biaya politik untuk dua agenda itu sangat tinggi. Dengan ditekannya biaya, kata dia, diharapkan kemungkinan pelanggaran seperti dana kampanye ilegal bisa ditekan. "Dengan begitu, dana yang dibutuhkan calon pun lebih sedikit," kata dia di Solo, Sabtu (1/6).Berdasarkan pengalaman 2004, dia melanjutkan, biaya untuk mendukung calon presiden dan juga untuk membiayai kampanye calon legislatif sangat besar. Padahal, masyarakat yang hendak menyumbangkan dana dibatasi hanya Rp 100 juta dan badan usaha maksimal Rp 450 juta. "Sebaiknya, batasan sumbangan itu pun dinaikkan. Kami setuju dengan usulan pemerintah, sumbanga dinaikkan maksimal Rp 1 miliar," ujarnya.Ditambahkan, munculnya sumbangan dana kampanye yang diduga fiktif atau ilegal karena aturannya yang menyulitkan penyumbang. Saat pemilu lalu, ujar dia, PDI Perjuangan banyak menerima sumbangan dana kampanye, tapi terbentur dengan aturan, seperti pengenaan pajak dan sebagainya. "Tidak sedikit penyumbang yang tidak bersedia memberikan identitasnya. Kalau sudah begitu, masak orang yang mau menyumbang harus digeledah untuk menunjukkan KTP," kata Tjahjo.Selain menggabungkan pemilu dengan pilpres, untuk menekan biaya politik, FPDI Perjuangan juga mengusulkan untuk menyempitkan daerah pemilihan dalam pemilu legeslatif. Menurut Tjahjo, pada pemilu 2004, daerah pemilihan terlalu luas sehingga calon legislatif harus banyak mengeluarkan biaya untuk berkampanye guna menarik dukungan dari calon pemilih. "Kalau daerah pemilihannya sempit, selain biayanya rendah juga akan mendekatkan anggota DPR dengan konstituennya, komunikasinya bisa menjadi lebih intensif," katanya. IMRON ROSYID