TEMPO Interaktif, Lhokseumawe: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum membayarkan dana kesejahteraan untuk 3.997 orang guru senilai Rp 9,7 milyar. Tunjangan ini terhitung sejak 2004 sampai 2005. Setiap guru seharusnya menerima tunjangan Rp 1 juta per tahun. Akibat keterlambatan ini ribuan guru yang tergabung dalam Koalisi Barisan Guru Bersatu akan menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum. "Kami akan membawa kasus ini ke jalur hukum," kata Ketua Koalisi, Yursal di Lhokseumawe pada Jumat (1/6). Menurut Yursal, miliaran uang guru itu dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Tapi, sampai sekarang tidak ada kejelasan nasib uang tersebut. Yang aneh, kata dia, para pejabat di Aceh Utara menyatakan akan menganggarkan kembali dana tersebut. "Ada apa sebenarnya," katanya. Dia menduga uang kesejahteraan ini masuk ke kantong para pejabat dan birokrat daerah. Karena itu banyak pihak di lingkungan pemerintahan menahan agar kasus ini tidak diperpanjang. Koalisi ini sudah menyerahkan berkas kasus penyelewengan dana ini kepada sejumlah pihak. Beberapa pihak yang sudah dikimi antara lain Bupati Aceh Utara, DPRD Aceh Utara, Kepolisian Resor Aceh Utara, Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Kapolda Nanggroe Aceh Darussalam, dan Kepala Polri di Jakarta. Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi juga mereka kirimi. "Kami berharap agar kasus ini bisa terungkap," katanya. IMRAN MA
Berita terkait
Ratusan Daerah Belum Salurkan Tunjangan Profesi Guru
9 hari lalu
Hingga pekan kedua Mei 2024, hanya 26 pemerintah daerah yang menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG) ke rekening para guru.
Baca SelengkapnyaHari Guru Sedunia, Berikut 9 Fakta Menarik Guru di Seluruh Dunia
6 Oktober 2023
Data UNESCO di Hari Guru Sedunia, dunia membutuhkan 69 juta guru untuk mencapai tujuan penyediaan pendidikan dasar dan menengah universal di 2030.
Baca SelengkapnyaSK Tunjangan untuk 56.358 Guru Daerah Khusus Terbit, Pemda Diminta Segera Konfirmasi
19 Desember 2022
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan kepastian tunjangan khusus kepada 56.358 guru yang bertugas di daerah khusus.
Baca SelengkapnyaCurhat Nadiem Soal RUU Sisdiknas: Saya Mungkin Naif
18 Oktober 2022
Kepada Tempo, Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim mengaku dirinya naif berharap RUU Sisdiknas bisa tembus ke Prolegnas 2023.
Baca SelengkapnyaKetum PGRI Temui Jokowi Minta Tunjangan Guru Tak Dihapus di RUU Sisdiknas
20 September 2022
Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan tunjangan tersebut bukan sekedar uang, melainkan penghargaan terhadap profesi guru dan dosen.
Baca SelengkapnyaKemendikbud: Draf RUU Sisdiknas akan Terus Diperbaiki
1 September 2022
Draf RUU Sisdiknas akan terus diperbaiki berdasarkan masukan berbagai pihak dan pembahasan bersama DPR.
Baca SelengkapnyaPolemik Tunjangan Profesi Guru di RUU Sisdiknas, Benarkah Hilang?
30 Agustus 2022
Tidak tercantumnya klausul mengenai tunjangan profesi guru dalam RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), menuai polemik.
Baca SelengkapnyaKemendikbud Pastikan Tunjangan Profesi Guru Tetap Ada di RUU Sisdiknas
29 Agustus 2022
RUU Sisdiknas menuai kontroversi lantaran disebut menghilangkan pasal tunjangan guru. Kemendikbud memastikan tunjangan itu tetap ada.
Baca SelengkapnyaPGRI Tolak Penghapusan Ayat soal Tunjangan Profesi Guru di RUU Sisdiknas
28 Agustus 2022
PGRI mendesak Kemendikbudristek mengembalikan ayat soal tunjangan profesi guru (TPG) dikembalikan lagi di RUU Sisdiknas
Baca SelengkapnyaKemendikbud: Tak Ada Pemberhentian Tunjangan Profesi Guru
21 Juli 2020
Seluruh guru, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun bukan PNS, tetap mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Baliho Bergambar Dico Ganinduto dan Raffi Ahmad Naik Vespa ke Omah Gedeh, Maju Pilkada Jawa Tengah?
17 menit lalu
Ramai Bully Guru usai Kecelakaan SMK Lingga Kencana, Kemendikbud Sebut Study Tour Tetap Perlu
1 jam lalu
