Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demi Proyek Donald Trump, Pembangunan Tol Bocimi Dipercepat

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Demo Tol Bocimi. TEMPO/ARIHTA U SURBAKTI
Demo Tol Bocimi. TEMPO/ARIHTA U SURBAKTI
Iklan

TEMPO.CO, Bogor - Meski proses pembebasan lahan belum selesai, pengerjaan clearing atau perataan tanah proyek pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) tahap I sepanjang 15 Kilometer sudah mulai dilakukan, Selasa, 15 September 2015. Pengerjaan jalan tol yang membentang dari Ciawi hingga Cigombong itu dilakukan oleh PT MNC Tol. Percepatan pembanguan tol selain bertujuan mengurai kemacetan di jalur Bogor-Sukabumi juga untuk menunjang percepatan pembangunan lokasi wisata Disneyland Indonesia dan resort/hotel mewah, proyek bersama Donald Trump dan CEO PT MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

"MNC sudah melakukan perataan tanah karena memang dalam anturan sudah bisa dikerjakan karena hingga saat ini proses pembebasan lahannya sudah mencapai sekitar 91 persen," kata Kepala Seksi Penetapan Hak Atas Tanah, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor AW Ganjar.

Camat Cigombong Basrowi mengatakan, proses pembebasan lahan dan pengerjaan pembangunan Tol Bocimi oleh PT MNC mulai dikebut, "Pengerjaan fisik tol Bocimi mulai dilakukan dan dikebut, perataan tanah dan pembangunan fisik dimulai di dua lokasi, Cigombong dan Ciawi," kata dia. "Sekarang aja pengerjaan perataan untuk tol Bocimi mulai di Cigombong, yang nantinya menjadi akses langsung menghubungkan ke kawasan Lido yang akan dibangun lokasi wisata Disneyland," kata dia.

Hary dan Trump berencana membangun resor dengan fasilitas bintang enam di Bogor. Kesepakatan itu ditandatangani pada 19 Agustus 2015. Ini adalah kerjasama kedua, setelah sebelumnya Trump dan MNC Group sepakat membangun resor terpadu berkelas dunia di Tanah Lot, Bali. Nilai proyek itu mencapai trilliunan rupiah.

Pertemuan antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto berserta sejumlah anggota DPR dengan Donald Trump diduga difasilitasi oleh Hary Tanoe. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon, yang ikut dalam rombongan Setya Novanto, membenarkan Hary Tanoe ikut menghubungkan staf Trump dengan Fadli Zon, sehingga dijadwalkanlah sebuah pertemuan pada 3 September lalu pukul 13.30 waktu setempat di Trump Tower, New York, Amerika Serikat. "Bila menfasilitasi dalam arti ikut mengontak dan me-arrange, maka ada benarnya," ujar Fadli dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 14 September 2015.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, kata dia, bukan berarti pertemuan itu dijadwalkan jauh-jauh hari. "Tidak direncanakan," kata dia. "Kebetulan kami lowong selesai agenda konferensi parlemen. Jadi dalam rangka networking, kami bertemu dengan Trump."

Setya Novanto justru membantah bahwa pertemuan itu difasilitasi Hary Tanoe. Menurutnya, pertemuan itu karena undangan pribadi Trump kepada DPR setelah sidang konferensi parlemen. "Itu urusan Hary Tanoe sendiri. Saya lakukan dengan proses yang biasa," katanya. Ia juga membantah pertemuan tersebut terkait kepentingan bisnis dan politik. "Sebagai pribadi, saya semata-mata memandang yang bersangkutan sebagai teman."

M SIDIK PERMANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

4 jam lalu

Pelantikan anggota MKMK, Wahiduddin Adams, Jimly Asshiddiqie, dan Bintan R. Saragih, Selasa, 24 Oktober 2023.  Humas MKRI/Panji
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.


Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

4 jam lalu

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah), bersama Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya (kiri) dan Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli (kanan) saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.


Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

5 jam lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.


Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

7 jam lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.


Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

7 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.


Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

7 jam lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.


Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

9 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.


PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

9 jam lalu

Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Qatar Putra Nababan
PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.


Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

9 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta
Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?


Aliansi BEM SI Ancam Bakal Gelar Aksi di DPR dan Kemendikbud Soal UKT

9 jam lalu

Ilustrasi demonstrasi. ANTARA
Aliansi BEM SI Ancam Bakal Gelar Aksi di DPR dan Kemendikbud Soal UKT

Jika setelah ini tidak ada itikad baik terkait kenaikan UKT, maka aliansi BEM SI akan mengeskalasikan gerakan di jalanan.