Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anang Iskandar Jabat Kabareskrim, Begini Komentar Rambo

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kedua dari kiri) berjabat tangan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Anang Iskandar, usai memberikan sambutan dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Istana Negara, Jakarta, 26 Juni 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah
Presiden Joko Widodo (kedua dari kiri) berjabat tangan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Anang Iskandar, usai memberikan sambutan dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Istana Negara, Jakarta, 26 Juni 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Mojokerto – Komisaris Jenderal Anang Iskandar tinggal menunggu dilantik sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Kepala Badan Narkotika Nasional itu ditunjuk menggantikan Komisaris Jenderal Budi Waseso. Waseso selanjutnya mengisi pos yang ditinggalkan Anang.

“Semoga beliau bisa amanah dan bisa berkoordinasi dengan instansi yang lain, terutama sesama lembaga penegak hukum,” tutur Rambo kepada Tempo, Jumat, 4 Agustus 2015.

Rambo di sini jelas bukan John Rambo, prajurit gagah berani dari Angkatan Darat Amerika Serikat yang dikirim ke medan pertempuran Vietnam dan Afganistan dalam misi membebaskan sandera. Rambo yang ini adalah Rambo Garudo, salah seorang putra Komisaris Jenderal Anang yang berprofesi sebagai dokter.

Rambo tinggal bersama neneknya, Raunah, 86 tahun, di Jalan Empu Nala, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Mojokerto, Jawa Timur. Di rumah yang kini ditinggali Raunah dan Rambo itulah Anang, 57 tahun, lahir dan dibesarkan.

Anang merupakan anak kedua dari enam bersaudara putra pasangan Suyitno-Raunah. Menurut Raunah, almarhum suaminya hanya seorang tukang cukur rambut di Pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto. “Dulu bapak punya lapak kecil untuk cukur rambut. Setelah pulang sekolah, Anang biasa membantu bapak di sana,” kata Raunah.

Raunah menuturkan awalnya cita-cita Anang bukan ingin menjadi polisi. “Dia dulu setelah lulus SMA ingin ke perguruan tinggi,” katanya. Anang merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas Taruna Nusa Harapan, Kota Mojokerto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun karena keterbatasan biaya, keinginan Anang kuliah pupus. “Zaman dulu biaya masuk perguruan tinggi Rp 300 ribu, tapi saya enggak bisa bayar,” katanya. Karena keterbatasan biaya, Anang akhirnya mengikuti tes masuk Akabri kepolisian. “Dia daftar Akabri dan diterima."

Di mata Raunah, Anang merupakan anak yang berbakti, baik sejak masih berpangkat rendah hingga kini perwira tinggi berbintang tiga. Bila sedang bertugas ke Jawa Timur, Anang selalu menyempatkan menemui ibunya dan memberi uang. Mendengar kabar Anang bakal menjabat Kabareskrim, Raunah bersyukur. “Semoga selamat, sehat, kuat, dan tambah sukses,” ujarnya.

Dari istri pertamanya, almarhumah Ike Yuni Candra Dewi, Anang dikaruniai tiga anak yakni Suryo Gading, Rambo Garudo, dan Tiara Ila Dewi. Sepeninggal istri pertamanya, Anang menikahi Budi Tri Yuliarto, perempuan asal Jawa Tengah, dan memiliki dua anak yakni Tajasa dan Alolita.

ISHOMUDDIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

2 hari lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.


Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

3 hari lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

3 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.


Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

3 hari lalu

Petugas sedang memadamkan api yang membakar sebuah ruko di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: ANTARA/Khaerul Izan
Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?


Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

3 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.


Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

3 hari lalu

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (foto: humas polri)
Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.


Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

4 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK.  TEMPO/Subekti.
Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.


Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

4 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK berlangsung situasional bergantung kondisi pendemo.


5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

8 hari lalu

Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan meninjau lokasi kecelakaan bus Rosalia Indah di KM 370 Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah, Kamis, 11 April 2024. Dok. Korlantas Polri
5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

Korlantas Polri mencatat ada ribuan kecelakaan lalu lintas selama 5 hari Lebaran. Dari jumlah total itu ada ratusan nyawa terenggut.


Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

8 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

Pemerintah harus menyelesaikan masalah di Papua dengan cara-cara yang komprehensif dan lintas sektor.