TEMPO.CO , Jakarta: Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Adrianus Meliala mengatakan komisinya menargetkan penelusuran rekam jejak calon Kepala Polri rampung Mei nanti. Hasilnya akan langsung dilayangkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Mudah-mudahan pertengahan Mei sudah sampai ke Presiden," ujar Adrianus, Ahad, 14 April 2013.
Isu pergantian Jenderal Timur mengemuka setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengisyaratkan pergantian Kepala Polri lebih cepat dari masa pensiunya. Pekan lalu beredar nama delapan jenderal yang disebut-sebut bersaing.
Lima dari delapan nama jenderal itu dijagokan Kompolnas. Mereka adalah Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI Jenderal Sutarman, Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Kalemdikpol) Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Badan Narkotika Nasional Inspektur Jenderal Anang Iskandar, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno, serta Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Pudji Hartanto.
Adrianus membenarkan ada lima dari sejumlah nama yang beredar kini masuk dalam penelusuran komisinya. Namun ia mengatakan komisinya masih akan terus mengkaji nama lain yang layak untuk menjadi Kepala Polri. "Jadi nama-nama itu masih akan bertambah," ujar dia.
Ia juga mengatakan Kompolnas memiliki calon lain di luar yang diusulkan masyarakat. Calon-calon ini berasal dari hasil kajian Kompolnas terhadap rekam jejak mereka. Namun ia menolak membuka identitas para calon bos Trunojoyo itu. "Nantilah itu," kata dia tertawa kecil.
Menurut Adrianus, Kompolnas melakukan penelusuran rekam jejak untuk mencari figur Kepala Polri yang diinginkan masyarakat ke depan. Lembaganya menilai Polri membutuhkan pimpinan yang pintar dan berintegritas. "Kalau pintar tapi kotor pasti akan dicoret, begitupula berintegritas tapi goblok," kata dia.
TRI SUHARMAN
Topik Terhangat TEMPO: Sprindik KPK || Serangan Penjara Sleman || Harta Djoko Susilo || Nasib Anas
Berita Terhangat Tempo
Mega Merasa Gerak-geriknya Diawasi Penguasa
@SBYudhoyono 'Digoda' Bintang Porno
UN Telat, SBY Suruh Menteri Nuh Investigasi