TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengurangi jumlah pegawai negeri sipil secara bertahap. Selain untuk menghemat anggaran negara, pengurangan ini bertujuan meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan.
"Kami selektif menerima sesuai kebutuhan," kata Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, sebelum rapat dengan Komisi Pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 16 Oktober 2012.
Selama dua tahun terakhir, pemerintah menerapkan moratorium penerimaan calon PNS. Moratorium berakhir tahun ini dan penerimaan dibuka kembali tahun depan. Tapi, pada September 2012, pemerintah membuka formasi penerimaan dengan perincian 8.887 di instansi pusat, 2.756 formasi di instansi daerah, serta 4.219 formasi menjalani ikatan dinas.
Tahun depan, Azwar menyatakan akan kembali membuka penerimaan pegawai. Namun, jumlah pegawai yang diterima diestimasikan sebanyak 50 persen dari jumlah pegawai yang pensiun. Saban tahun jumlah kisaran jumlah pensiunan sebanyak 130 ribu pegawai.
Penerimaan pegawai di setiap instansi pun akan lebih diperketat. Misalnya, ada analisis jabatan, analisis beban kerja, serta beban belanja pegawai tidak melebihi 50 persen dari total anggaran daerah atau anggaran negara. "Syarat-syaratnya akan semakin ketat," kata dia.
Azwar menyatakan, desain kementeriannya adalah secara bertahap mengurangi jumlah pegawai untuk meringankan anggaran negara. Dia menyatakan, dengan pegawai sedikit bisa tetap efektif, tak ada alasan harus membuka penerimaan besar-besaran. "Negara hanya membayar pegawai baru yang dibutuhkan," ujarnya.
WAYAN AGUS PURNOMO
Terpopuler:
Soal Simulator, Puluhan Penyidik Polri Datangi KPK
Penyidikan Rekening Gendut Terhenti Faktor Rahasia
Yuri Siahaan, Penyidik KPK Target Kedua Polri
Dua Polisi Diduga Hilang di Sarang Teroris
PPATK: Laporan Kasus Simulator Pernah Diabaikan
