Iklan
TEMPO Interaktif, Surabaya: Satu hari menjelang pelantikan 45 anggota DPRD Surabaya yang dijadualkan berlangsung Selasa (24/8), KPU Surabaya kebanjiran demo dari berbagai elemen. Mereka memprotes para caleg bermasalah yang bakal dilantik.Kelompok pengunjukrasa pertama datang pukul 12.30 WIB, yakni simpatisan PKB Jatim yang berjumlah sekitar 25 orang, yang kebanyakan ibu-ibu asal Madura. Mereka memprotes Husein Yasin dan Muzammil, dua calon wakil rakyat yang terpilih dari Daerah Pemilihan 2 PKB Surabaya. "Ijazah dicuri, bagaimana uangnya nanti,", teriakan mereka dengan logat khas Madura.Menurut Latief, koordinator aksi, ijazah Husein Yasin yang dikeluarkan Madrasah Aliyah Al-Khoiziny, Sidoarjo, diragukan keabsahannya. Selain akreditasinya terlambat dan tidak dilegalisir Kakanwil Depag Jatim, ijazah itu memiliki beberapa kejanggalan. "Masa ijazah jurusan sosial kok ada pelajaran Fisika dan Kimia. Lagipula, pada tahun 1979 itu seharusnya belum ada mata pelajaran PSPB," ungkapnya.Lima anggota KPU Surabaya yang menemui mereka menyatakan tak mungkin membatalkan SK Pelantikan DPRD. "Selama belum ada kekuatan hukum tetap, kami tak mungkin menggagalkan SK Gubernur itu. Silakan saja kasus ini dipidanakan, kami tunggu putusan pengadilan," kata Ketua KPU Surabaya, Eko Waluyo.Menurut Eko, pelantikan anggota dewan bukanlah akhir dari segalanya. "Kalau nanti ada keputusan hukum yang baru, kita bisa melakukan pelantikan yang baru," katanya sambil berulangkali menjelaskan kepada para peserta aksi bahwa tak mungkin menunda pelantikan anggota dewan yang diindikasikan bermaslah. "Kita harus menghormati aturan yang berlaku. Persoalan Ijazah palsu atau tidak itu kewenangan penyidik. KPU tak punya kewenangan menunda pelantikan karena SK Gubernur itu sudah ditandatangani, ujar pria yang juga staf pengajar Univeristas Surabaya itu.Setelah para pengunjuk-rasa simpatisan PKB membubarkan diri, datang kelompok lain yang memprotes bakal dilantiknya Kuncung Harminto, caleg PAN Surabaya dari Daerah Pemilihan Surabaya 5. Sekitar 30 massa yang mengatasnamakan Aliansi Pendukung Perubahan ini menilai KPU dan Panwaslu, telah membiarkan persoalan praktik yang tidak benar sehingga mengorbankan rakyat. Selain menolak pelantikan Kuncung Harminto karena dianggap tidak dapat memenuhi persyaratan asal ijazahnya, mereka juga menuntut pembubaran KPU dan Panwaslu. Peserta aksi yang rata-rata remaja tanggung ini juga menuntut KPU meminta maaf kepada aparat kepolisian serta secepatnya mengusutnya kasus ini.Agus Raharjo - Tempo News Room
Iklan
