TEMPO.CO, Jakarta - Megawati Soekarnoputri meminta orang tidak sembarangan menyebut Presiden Joko Widodo adalah diktator. Menurut Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, orang yang menuding Presiden Jokowi diktator harus bisa membuktikannya.
"Kalau Jokowi dibilang diktator, orang yang ngomong itu sanggup enggak membuktikan kediktatorannya," kata Megawati saat memberi sambutan dalam acara peluncuran program penguatan pendidikan Pancasila, di Istana Bogor, Sabtu, 12 Agustus 2017.
Baca: Jokowi Senam Bersama Peserta Program Penguatan Pancasila
Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila ini menganggap sikap Jokowi bukan mencerminkan seorang diktator. Mega mencontohkan, saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jokowi memindahkan rumah warga melalui pendekatan dialog.
"Saya ngikuti lho, bedol desa. Ada kayaknya kasih makan 5-7 kali," kata Megawati. "Saya aja yang ngikuti bilang, 'Dik, apa enggak bosen?'," kata Mega melanjutkan. Saat itu, Jokowi menjawab singkat. "Ya, kan rembuk, Bu," ucap Mega menirukan jawaban Jokowi pada waktu itu.
Sebelumnya, Jokowi telah menanggapi soal tudingan dirinya seorang diktator. Menurut dia, tidak ada kekuasaan absolut atau mutlak. "Kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR. Pengawasannya kan dari mana-mana. Rakyat juga bisa mengawasi langsung," ujar Jokowi, Jumat, 28 Juli 2017.
Ucapan ini dinyatakan Jokowi merespons pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sehari sebelumnya. Seusai pertemuan, SBY mengatakan dia dan Prabowo akan mengawal jalannya pemerintahan sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.
"Power must not go unchecked. Artinya, kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power," kata SBY.
AMIRULLAH SUHADA
