Geger Uang Lobi Jokowi Ketemu Obama: Ini Reaksi Istana  

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Presiden Barack Obama, bersalaman dengan Presiden Joko Widodo saat pertemuaannya di Gedung Putih, Washington, 27 Oktober 2015. Ini merupakan kunjungan pertama Presiden Jokowi ke Amerika setelah menjadi Presiden. AP/Susan Walsh

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan tidak mungkin Indonesia melakukan lobi untuk mempertemukan Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. “Indonesia bangsa besar, bukan pengemis,” ucapnya kepada Tempo, Minggu, 8 November 2015.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Indonesia menyewa perusahaan konsultan asal Singapura, R&R Partners Inc, untuk bekerja sama dengan perusahaan lobi di Las Vegas, Pereira International PTE LTD. Perusahaan di Las Vegas itu selanjutnya mengatur pertemuan Jokowi dengan Obama. Indonesia disebutkan membayar US$ 80 ribu.

Baca juga:

Bung Tomo: Pekik Allahu Akbar hingga Kritik Sukarno & Mahasiswi Nakal
Kisah Hidup Ely Sugigi: Bermula dari Mengurus Penonton Acara TV 

Berita mengenai lobi pertemuan dua kepala Negara itu muncul setelah Michael Buehler, pengajar ilmu politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies, University of London, mengunggah tulisannya di situs New Mandala dengan judul Waiting in the White House Lobby.

Menurut Michael, lobi ini dikerjakan Luhut, bukan Kementerian Luar Negeri. Padahal seharusnya yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah Kementerian Luar Negeri di bawah Menteri Retno Marsudi. Ia juga menduga tidak ada koordinasi yang baik antara Luhut dan Retno.

Luhut membantah semua pernyataan tersebut. Menurut dia, tidak ada lobi yang terjadi. Ia juga membantah lemahnya koordinasi antara dia dan Menteri Retno. Menurut dia, agenda kunjungan kerja Presiden Jokowi itu sudah diatur jauh-jauh hari oleh Kementerian Luar Negeri.

(Lihat video Dialog di Amerika, Jokowi Minta Menteri Jawab Pertanyaan)

Luhut menantang Michael menunjukkan bukti tanda tangan perwakilan Indonesia yang membuat perjanjian tersebut. “Siapa yang tanda tangan? Tunjukkan,” ucapnya saat dihubungi Tempo.

Baca juga:
Bercinta dengan Robot hingga Menikahi Boneka Seks
Detik-detik Sukhoi TNI AU Paksa Pilot Amerika Mendarat

Retno juga sejalan dengan Luhut. Dalam konferensi pers pada Sabtu, 7 November 2015, Retno menuturkan tidak ada lobi dalam kunjungan Jokowi ke Amerika itu. Ia juga mengatakan kunjungan tersebut sudah dipersiapkan dalam waktu yang lama.

Menurut Retno, Kementerian Luar Negeri juga tidak membayar jasa pelobi dalam mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, ucap Retno, ada penandatanganan empat memorandum of understanding  di bidang maritim, energi, pertahanan, dan bahan bakar minyak penerbangan alternatif yang bernilai lebih dari US$ 20 miliar.

VINDRY FLORENTIN

Baca juga:

Bung Tomo: Pekik Allahu Akbar hingga Kritik Sukarno & Mahasiswi Nakal
Kisah Hidup Ely Sugigi: Bermula dari Mengurus Penonton Acara TV 






Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

1 jam lalu

Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

Bamsoet menyebut peluang terwujudnya penundaan Pemilu ini tergantung dari partai politik yang ada di parlemen.


Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

3 jam lalu

Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

Gagasan perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode mencuat lagi.


Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

3 jam lalu

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

PDIP menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. PDIP merujuk pada konstitusi bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode.


Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

4 jam lalu

Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai usulan perpanjangan masa jabatan ini sebenarnya keinginan Presiden Jokowi sendiri.


PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

4 jam lalu

PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini enggak cocok buat PDIP," kata Sejjen PDIP Hasti Kristiyanto. Maksudnya Partai NasDem?


Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

6 jam lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

Rhenald Kasali Rhenald juga menyentil Menteri Keuangan Sri Mulyani yang terlalu pede bahwa Indonesia jauh dari resesi pada tahun 2023 ini.


Nasdem Sebut Warga Depok Rindu Anies Baswedan, Gugatan Polusi Udara ke Jokowi & Konser Dewa 19 Jadi Top 3 Metro

6 jam lalu

Nasdem Sebut Warga Depok Rindu Anies Baswedan, Gugatan Polusi Udara ke Jokowi & Konser Dewa 19 Jadi Top 3 Metro

Nasdem sebut warga Depok rindu Anies Baswedan, gugatan polusi udara ke Jokowi & konser Dewa 19 jadi Top 3 Metro hari ini.


Profil Sudirman Said Ketua Tim Anies Baswedan di Pilpres 2024, Mantan Menteri ESDM Jokowi

8 jam lalu

Profil Sudirman Said Ketua Tim Anies Baswedan di Pilpres 2024, Mantan Menteri ESDM Jokowi

Sudirman Said menjadi Ketua Tim Kecil yang menyiapkan Koalisi Perubahan untuk menyokong Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ini profilnya.


YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

23 jam lalu

YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut kebijakan larangan penjualan rokok ketengan akan mengikis dua hal.


Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

1 hari lalu

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi dari Gugatan Atas Polusi Udara Jakarta & Demokrat DKI Berkukuh AHY Cawapres Anies Baswedan.