TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua DPP Partai Buruh, Muchtar Pakpahan, menilai kinerja parlemen dan pemerintah selama ini tidak pernah serius dalam menangani persoalan buruh dan pekerja di Indonesia."DPR dan Pemerintah itu seriusnya sengsarakan buruh, bukan memberikan solusi yang baik untuk buruh," katanya saat dihubungi Tempo di sela persiapan peringatan May Day, di Jakarta, Selasa (1/5).Alasan Muchtar, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Undang-Undang Pembaruan Agraria yang dimiliki Indonesia saat ini tidak pernah berpihak kepada buruh. Namun, lanjut dia, hal itu dibiarkan oleh para pemilik kebijakan dan para pembuat undang-undang. "Sistem politik di negara kita memang tidak ada di pihak buruh," kata dia.Oleh karenanya, kata Muchtar, sudah saatnya komponen buruh masuk ke dalam sistem politik yang ada di Indonesia. "Undang-Undang Buruh itu produk politik pemerintah dan DPR. Sampai kapan pun tanpa ada komponen buruh di dalam sistem, maka perjuangan buruh akan banyak tercecer di jalan," ujar dia.Perjuangan kaum buruh, kata Muchtar, saat ini perlu untuk berorientasi kepada posisi strategis di pemerintah dan parlemen, sehingga diharapkan ada suara buruh yang murni berjuang untuk kepentingan para pekerja. "Sebab dalam teori kemakmuran negara, negara yang makmur adalah negara yang memiliki serikat pekerja yang kuat," ujarnya.Sandy Indra Pratama