TEMPO Interaktif, Jakarta:Juru bicara Markas Besar TNI Laksamana Muda M. Sunarto menegaskan bahwa Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto setuju memproses secara hukum kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Mi-17. Termasuk, memproses salah seorang tersangka kasus itu yang berasal dari militer. ”Hari ini suratnya sudah diteken Panglima,” ujar Sunarto saat dihubungi Tempo, Rabu (25/4). Sunarto mengatakan, isi surat Panglima adalah menyatakan agar kasus yang melibatkan Prihandono diteruskan tim koneksitas.Tim koneksitas pada Selasa (24/4) lalu menahan tiga tersangka sipil kasus itu. Mereka adalah bekas Kepala Pusat Keuangan Departemen Pertahanan Tardjani, bekas Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta VI Marjono, serta perwakilan Swifth Air & Industrial Supply di Jakarta, Andi Kosasih. Sedangkan seorang tersangka dari militer yakni bekas Direktur Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Perencanaan Sistem Pertahanan Departemen Pertahanan Brigadir Jenderal (Purnawirawan) Prihandono tidak ditahan. Menurut juru bicara Kejaksaan Agung Salman Maryadi, tim koneksitas menunggu surat dari Panglima Tidak ditahannya Prihandono diprotes pengacara Marjono, Albert Nadeak. Sebab, kata dia, Prihandono sudah berstatus purnawirawan. Sunarto menjelaskan, izin dari Panglima sebagai atasan yang berhak menghukum (ankum) tetap diperlukan, meski tersangka sudah purnawirawan. ”Saat kasus itu terjadi, yang bersangkutan (Prihandono) masih aktif sebagai tentara,” ujarnya.Dengan ditekennya surat itu, kata Sunarto, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung. ”Mau ditahan atau tidak, terserah kejaksaan," ujar Sunarto. Sunarto memastikan surat tersebut segera dikirim ke kejaksaan.Raden Rachmadi