TEMPO Interaktif, Solo:Provinsi Jawa Tengah mentargetkan Juni ini seluruh kabupaten/kota di daerahnya sudah melaksanakan pelayanan publik one stop service (OSS). Sampai bulan Maret lalu, dari 35 kabupaten/kota, tinggal enam daerah yang belum melaksanakan pelayanan ini."Sejak diterapkan tahun 2003/2004 sampai Maret lalu, sebanyak 29 kabupaten/kota yang telah melaksanakan model OSS, sedangkan enam lainya masih melaksanakan perizinan secara fungsional atau terpisah," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ali Mufiz, Rabu (25/4).Menurut Mufiz, Juni merupakan jadwal yang ditentukan oleh Permendagri Nomor 24 Tahun 2006. OSS merupakan penyederhanaan mekanisme dan proses perizinan, kepastian peryaratan, biaya waktu dan kontrol publik."Dengan OSS, selain hambatan ivestasi seperti perizinan yang berbelit, tidak transparan, mahal dan lama bisa dihapus, juga meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan admistrasi publik," kata Mufiz.Meski sebagian besar daerah telah melaksanakan OSS, namun dalam implementasi masih perlu dibenahi. Mufiz menyebut perlunya harmonisasi OSS yang sudah ada dengan OSS dalam UU Penanaman Modal. "Juga payung hukum mengenai bentuk dan nomenklatur OSS dan penyatuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)," kata dia.Imron Rosyid