TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, membantah perjanjian kerja sama pertahanan (defence cooperation agreement/DCA) Indonesia dengan Singapura dipengaruhi faktor ekonomi dan politik. Menurut dia, tak pernah ada pesanan untuk memberi koridor bagi kepentingan politik dan ekonomi saat pembahasan dengan Singapura. “Kami tak pernah kendor dalam pembicaraan dengan Singapura,” katanya dalam jumpa pers di Gedung Departemen Pertahanan, Jakarta, Selasa (24/4) malam. Dia menjelaskan pembahasan kerja sama memang dilakukan secara berbarengan dalam tiga bidang yaitu kerja sama pertahanan, ekonomi, dan politik. Kerja sama ini akan ditandatangani pada 27 April mendatang di Istana Tapak Siring, Bali. “DCA sifatnya independen, tak dipengaruhi kepentingan lain,” katanya. Sjafrie juga membantah, ada kompensasi lain bagi Singapura dengan bersedia menandatangani perjanjian ekstradisi dan perjanjian ekonomi. Seperti, pemerintah akan mencabut larangan Singapura mengimpor pasir dari Indonesia. Departemen Pertahanan, kata dia, tetap bertahan untuk menjaga kepentingan nasional. Maka, pembahasan perjanjian di bidang pertahanan sangat alot. Terhitung ada 17 poin yang tarik ulur antara pemerintah dengan Singapura. “Sampai titik dan koma pun jadi masalah,” katanya. Menurut dia, poin terpenting dari perjanjian pertahanan adalah kedaulatan Indonesia tetap terjaga. Singapura harus meminta izin jika akan latihan militer di wilayah Indonesia. Singapura juga harus meminta izin jika latihan militer dengan negara lain di wilayah Indonesia. Sjafrie yakin, perjanjian itu tak akan merugikan Indonesia. Karena itu, ia optimistis menghadapi Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat yang kemungkinan akan mempersalahkan perjanjian tersebut. “Kami memperjuangkan kepentingan rakyat,” katanya. PRAMONO