Wiranto Segera Dipanggil Bersaksi

Reporter

Editor

Sabtu, 31 Maret 2007 09:23 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timur Leste telah mendengar keterangan 18 saksi menyangkut kerusuhan yang terjadi di Timor Timur (kini Timor Leste) menyusul pengumuman hasil jajak pendapat tahun 1999 lalu. Beberapa yang sudah memberi keterangan antara lain Habibie (mantan presiden), tiga mantan petinggi ABRI Mayjen (purn) Zacky Anwar Makarim, Mayjend (purn) Adam Damiri dan Mayjend FX Suhartono Suratman, juga bekas wakil panglima Pasukan Pejuang Integrasi Eurico Guterres.Setelah pemanggilan ke-18 orang itu, berikutnya akan didengarkan keterangan dari bekas Panglima ABRI Jenderal Wiranto, pemantau dari Forum Rektor, juga para pejabat kepolisian. Belum dijadwalkan kapan pemanggilan tersebut. Yang pasti, menurut Benjamin Mangkoedilaha, ketua Komisi, dalam waktu dekat Komisi baru akan melakukan analisa terhadap keterangan yang diberikan 18 saksi yang data-datanya sudah terkumpul. Analisa, kata Benjamin, baru direncanakan Juni hingga Agustus mendatang. Namun itupun tergantung perkembangan.Benjamin menyatakan pihaknya mendapat informasi, data dan fakta yang lebih lengkap dari para saksi. Dari mereka, kata dia, didapat banyak nama baru yang terkait dengan kerusuhan, peristiwa baru dan pengembangan. "Makin banyak korban yang harus didengar, nama baru, pelaku baru yang harus dideteksi lagi," ujar Benjamin kepada Tempo Sabtu pagi ini.Dian Yuliastuti

Berita terkait

Ganjar Pranowo Sebut UU KKR untuk Atasi Masalah Pelanggaran HAM, Apakah Itu?

16 Desember 2023

Ganjar Pranowo Sebut UU KKR untuk Atasi Masalah Pelanggaran HAM, Apakah Itu?

Capres Ganjar Pranowo menyebut masalah pelanggaran HAM bisa dirampungkan dengan menghidupkan kembali RUU KKR. Apa itu?

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Pastikan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kejahatan HAM Masa Lalu Tetap Berjalan

27 Juni 2023

Mahfud MD Pastikan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kejahatan HAM Masa Lalu Tetap Berjalan

Mahfud MD menyebutkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tetap dibutuhkan untuk masa yang akan datang.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Sebut Keppres Penyelesaian HAM Perintah Aturan Perundang-undangan

19 Agustus 2022

Mahfud MD Sebut Keppres Penyelesaian HAM Perintah Aturan Perundang-undangan

Mahfud MD mengatakan pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM masa lalu sebagai pengganti KKR yang telah dibatalkan MK

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Ungkap Alasan Pemerintah Buka Jalur Non-Yudisial Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

19 Agustus 2022

Mahfud Md Ungkap Alasan Pemerintah Buka Jalur Non-Yudisial Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD menyatakan penyelesaian pelanggaran HAM Berat Masal lalu melalui non-yudisial karena penyelesaian melalui jalur yudisial menemui kendala.

Baca Selengkapnya

Suara Tentangan Kepres Jokowi Soal Penyelesaian Kasus HAM Berat

18 Agustus 2022

Suara Tentangan Kepres Jokowi Soal Penyelesaian Kasus HAM Berat

Presiden Jokowi didesak untuk mencabut Kepres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bentuk Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat, Setara: Persekongkolan Putihkan Orang Terlibat

17 Agustus 2022

Jokowi Bentuk Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat, Setara: Persekongkolan Putihkan Orang Terlibat

Kepres Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM berat dinilai merupakan persekongkolan pihak tertentu untuk memutihkan dosa orang yang terlibat.

Baca Selengkapnya

Kedepankan Azas Keadilan Berusaha, KKP Simulasi Pemungutan PNBP Pascaproduksi

21 Mei 2022

Kedepankan Azas Keadilan Berusaha, KKP Simulasi Pemungutan PNBP Pascaproduksi

Kegiatan merupakan rangkaian bimbingan teknis (bimtek) tahap kedua untuk verifikator dan pengolah data di pelabuhan perikanan.

Baca Selengkapnya

Arah Baru Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil

27 April 2022

Arah Baru Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil

Kebijakan pendayagunaan pulau-pulau kecil saat ini, memberi harapan besar kedepan, melalui penguatan regulasi dan reorganisasi kelembagaan.

Baca Selengkapnya

KKP Beri Bantuan Kelompok Penggiat Sampah di Tanjungpinang

30 September 2021

KKP Beri Bantuan Kelompok Penggiat Sampah di Tanjungpinang

Kelurahan Kemboja terletak di bibir laut, dekat dengan pasar dan pelabuhan, serta menjadi persinggahan sampah dari segala penjuru.

Baca Selengkapnya

KKP Tandai Kemunculan Hiu Paus di Kaimana

30 September 2021

KKP Tandai Kemunculan Hiu Paus di Kaimana

Hiu paus merupakan mamalia yang dilindungi undang-undang. Namun kemunculannya dapat menjadi acuan pengelolaan untuk meningkatkan nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan efektivitas pengelolaan jenis ikan.

Baca Selengkapnya