TEMPO Interaktif, Jakarta:Partai politik yang akan diperbolehkan memiliki badan usaha dikhawatirkan menjadi ajang korupsi dan menggerogoti keuangan negara.Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Bintang Reformasi (PBR) Yusuf Lakaseng, badan usaha itu dapat digunakan untuk membeli aset-aset ekonomi milik negara. "Usulan pemerintah ini aneh," kata Yusuf di DPR, Jumat (16/3).Meskipun dibuat aturan untuk mengawasi kegiatan badan usaha, katanya, tetap saja rawan korupsi. Yusuf mengusulkan, partai cukup mendapatkan sumber dana dari pengurus atau kader. Badan usaha itu sebaiknya dimiliki oleh pengurus atau kader secara pribadi bukan partai secara institusi.Kondisi keuangan partai, katanya, tidak menentukan suatu partai menjadi besar. Yang terpenting partai dapat mengakomodasi dan aspiratif terhadap kepentingan publik.Yusuf mendukung usulan pemerintah agar ada laporan keuangan yang berkala dari partai. Itu usulan positif. "Perlu ada transparansi terhadap keuangan partai," ujarnya.Dalam Rancangan Undang-Undang Partai Politik yang disusun pemerintah di antaranya membolehkan partai politik memiliki badan usaha yang keuntungannya dapat dipakai membiayai kegiatan partai.Aqida Swamurti
Berita terkait
KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik
17 September 2022
KPK menilai peningkatan bantuan dana partai politik bisa mencegah terjadinya korupsi. Ongkos politik untuk menjadi kepala daerah di Indonesia, besar.
Baca SelengkapnyaPDIP Paling Besar, Ini Rincian Dana Kampanye Parpol Pemilu 2019
24 September 2018
Partai Politik peserta Pemilu 2019 sudah menyerahkan laporan awal dana kampanye Pemilu 2019. PDIP menjadi yang paling besar.
Baca SelengkapnyaBanyak Parpol Tak Paham Laporan Rekening Khusus
2 Februari 2014
Ada auditor yang awasi keuangan parpol.
Baca SelengkapnyaBaru 2 Parpol Serahkan Rekening Khusus
1 Februari 2014
Penting untuk akuntabilitas parpol.
Baca SelengkapnyaDemokrat Janji Hari Ini Laporkan Dana Partai
26 Desember 2013
Pelaporan dana kampanye partai politik peserta pemilu akan ditutup pada 27 Desember 2013.
Baca SelengkapnyaGolkar Belum Pasti Kapan Laporkan Keuangan Partai
26 Desember 2013
Partai Hanura menyatakan akan menyerahkan laporan dana kampanye pada Jumat, 27 Desember 2013.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrat Wajib Beri Laporan Keuangan ke ICW
12 Februari 2013
Partai Demokrat wajib memberikan informasi kepada ICW selambat-lambatnya 10 hari sejak salinan putusan diterima partai.
Baca SelengkapnyaPAN Lobi Parpol Besar Soal Konfederasi
6 Juli 2010
"Kami sedang mengaktifikan komunikasi, khususnya dengan Demokrat, Golkar, PDIP," kata Ketua DPP PAN Bima Arya dalam diskusi "Penyederhanaan Parpol: Konfederasi atau Akuisisi?" di Jakarta, Selasa (6/7).
Baca SelengkapnyaDemokrat Akan Tuntut Pencemar Nama Baik Partainya
28 Maret 2010
"Ya artinya mereka yang biasa berkoar itu jangan asal bicara saja. Kita juga tuntut dong. Tapi kembali, ini partai yang akan mengurusnya," kata politikus Partai Demokrat Yahya Sacawiria kepada Tempo, hari ini.
Badan Usaha Milik Partai Politik Rawan Konflik Kepentingan
16 Maret 2007
Disiplin partai politik dalam melaporkan data keuangannya ke Komisi Pemilihan Umum sangat rendah. Dari 24 partai, hanya tujuh yang melaporkan keuangannya.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP ke KPU Pagi Ini
36 menit lalu
