TEMPO Interaktif, Serang: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten membatalkan rencana pembelian 54 unit mobil untuk pejabat Pemerintah Provinsi Banten. Dewan menilai pembelian mobil senilai Rp 9 miliar tersebut tidak efektif."Anggaran mobil dinas itu sebaiknya dialihkan untuk kepentingan yang lebih berguna bagi masyarakat," kata Ketua DPRD Banten Adi Suryadarma di Serang pada Kamis (15/3).Adi mengatakan, sebaiknya anggaran mobil dinas itu dialihkan untuk kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakat seperti pemberdayaan nelayan dan pemulihan petani dalam rangka 'recovery' pascabencana. "Apalagi yang paling menderita akibat musibah di Banten sekarang adalah nelayan dan petani," katanya. Lagi pula, kata dia, mobil dinas yang ada saat ini masih layak digunakan para pejabat karena kondisinya cukup bagus. Mobil itu masih cukup untuk menunjang aktifitas pada pejabat.Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten Hilman Nitiamijadja mengatakan belum mengetahui pembatalan pembelian mobil itu. "Kami akan menkaji lagi karena belum menerima surat resmi pembatalannya," kata Hilman. Dia mengaku tidak mempermasalahkan jika pembelian mobil dinas itu benar-benar dibatalkan. Faidil Akbar
Berita terkait
Alasan Pemerintah Larang Kendaraan atau Mobil Dinas untuk Mudik
7 April 2023
Pemerintah melarang penggunaan kendaraan termasuk mobil dinas untuk mudik lebaran. Bagaimana menurut KPK dan Ombudsman?
Baca SelengkapnyaMobil Dinas Dilarang Buat Mudik, Ini Sanksinya Menurut Peraturan Pemerintah
7 April 2023
Sejumlah kepala daerah telah melarang ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Lantas apa sanksi bagi mereka yang melanggar?
Baca SelengkapnyaSederet Kepala Daerah Larang ASN Gunakan Mobil Dinas Buat Mudik Lebaran
7 April 2023
Sejauh ini Menteri PANRB belum mengeluarkan beleid baru soal larangan mobil dinas. Namun sederet kepala daerah telah menerapkan larangan tersebut.
Baca SelengkapnyaBekas Pejabat Masih Kuasai Motor dan Mobil Dinas
6 November 2022
Menurut KPK, ada dua mobil dinas dan 37 sepeda motor dinas yang dikuasai sejumlah bekas pejabat di Ternate yang mestinya sudah ditarik.
Baca SelengkapnyaMobil Pelat RFH Berulah, Mobil Dinas PJR Polisi Ditabrak di Tol Pancoran
8 Agustus 2022
Saat polisi PJR berinisial G menghampiri mobil pelat RFH, pengemudi bernama JFA malah menabrak petugas dan mobil dinas PJR di Jalan Tol Pancoran.
Baca SelengkapnyaAlasan Gubernur Gorontalo Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran
25 April 2022
Menurut Rusli Habibie, meski KPK melarang dia tetap akan memperbolehkan mobil dinas digunakan untuk Mudik Lebaran 2022 oleh pejabat di Gorontalo.
Baca SelengkapnyaPelat Nomor Khusus Mobil Anggota DPR, Formappi: Mereka Ingin Terlihat Mentereng
21 Mei 2021
Peneliti Formappi Lucius Karus mempertanyakan urgensi adanya pelat nomor khusus mobil anggota DPR
Baca SelengkapnyaPejabat Diminta Tak Sering Pakai Mobil Dinas di Ibu Kota Baru
27 Agustus 2019
Salah satu kebijakan yang mesti dipikirkan pemerintah adalah menekan pemanfaatan mobil dinas di ibu kota baru.
Baca SelengkapnyaKadin Usul Kendaraan Dinas Menteri Jokowi Diganti Mobil Listrik
30 Juli 2019
Menurut Kadin, pemerintah bukan hanya perlu memberikan insentif fiskal, tapi juga memberi contoh untuk mempromosikan mobil listrik.
Baca SelengkapnyaKPK Ingatkan Pejabat Tak Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran
11 Mei 2019
KPK mengingatkan kepada pimpinan instansi agar melakukan pelarangan terhadap pemakaian mobil dinas untuk kepentingan pribadi.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS
30 menit lalu
Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan
1 jam lalu
