TEMPO Interaktif, Jakarta:Keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat kecewa atas sikap tarik ulur yang dilakukan oleh Jaksa Agung dan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengusut kasus pelanggaran HAM berat. Mereka menilai Jaksa Agung sudah melakukan pembangkangan terhadap amanat tugasnya. “Jadi lebih baik dicopot saja jaksa agungnya,” kata Koordinator Ikatan Orang Hilang, Mugiyanto dalam jumpa pers di Kantor Kontras Jakarta, Senin (12/2). Menurut Mugiyanto, alasan Jaksa Agung soal perlu adanya rekomendasi DPR terlebih dahulu untuk melakukan penyidikan dibuat untuk melindungi kepentingan politik tertentu. Ada yang bertentangan dengan UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, artinya pemerintah tidak melaksanakan kewajiban konstitusional. Keluarga korban meminta adanya pertemuan tiga pihak antara Komisi Hukum DPR, Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Mugiyanto mengatakan, pertemuan ini merupakan upaya penting untuk mencari jalan keluar dari permasalahan penegakkan hukum HAM di Indonesia. “Jangan korbankan kami lagi,” ujarnya. Sandy Indra Pratama
Pelanggaran Hak Asasi Manusia | HAM di Masa LaluKomisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan | Kontras
Berita terkait
Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul
7 Januari 2023
Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.
Baca SelengkapnyaPentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa
10 April 2019
Rencana ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa sudah kerap didengungkan oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama
5 Juni 2018
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaPrasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial
10 Januari 2018
Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya.
Baca SelengkapnyaKontras: Aparat Keamanan Dominasi Pelanggaran HAM di Sumut
9 Desember 2017
Kontras mengungkapkan aparat keamanan diduga menjadi aktor dominan kasus pelanggaran HAM di Sumatera Utara. Kontras menyoroti praktek tidak manusiawi.
Baca SelengkapnyaKasus La Gode, KontraS: Panglima TNI Baru Harus Tegas
7 Desember 2017
KontraS menyebutkan kasus La Gode merupakan teguran yang tepat begi profesionalisme TNI
Baca SelengkapnyaKontraS Desak Dua Institusi Ini Tuntaskan Kasus La Gode
7 Desember 2017
Kasus La Gode menjadi perhatian KontraS.
Baca SelengkapnyaKontras: Dalam Pelarian, La Gode Curhat Soal Kekerasan
6 Desember 2017
Kontras menemukan bukti bahwa La Gode sempat menemui istrinya pada masa pelariannya. La Gode menceritakan kekerasan yang dialaminya.
Baca SelengkapnyaKontras Minta TNI Usut Kasus La Gode dengan Transparan
1 Desember 2017
Kontras berharap penyelidikan kasus kematian La Gode berjalan transparan, obyektif dan akuntabel.
Baca SelengkapnyaYusman Telaumbanua, Kisah Kejanggalan Vonis Hukuman Mati
29 Oktober 2017
Kontras meluncurkan film dokumenter tentang Yusman Telaumbanua, pemuda Nias yang divonis hukuman mati oleh pengadilan.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah
21 jam lalu
