TEMPO Interaktif, Jakarta:Asisten Teritorial Kepala Staf Umum TNI Mayor Jenderal Suprapto mengatakan penyelundupan di perbatasan Malaysia-Indonesia masih tinggi. Dari segi ekonomi kondisi ini merugikan kedua negara."Pemerintah harus memperhatikan masalah ini," katanya dalam acara serah terima jabatan Ketua Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia kepada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Sudjuangon Situmorang di Departemen Dalam Negeri kemarin.Menurutnya, penanggulangan masalah penyelundupan harus dilakukan dengan peningktan sarana dan prasarana pos pemeriksaan lintas batas baik darat dan laut. Pemerintah telah menyepakati pembangunan pos lintas batas antara lain di Nanga Badau, Kalimantan Barat-Lubuk Antu, Sarawak, dan Aruk, Kalimantan Barat-Biawak, Sarawak.Berikutnya Nunukan dan Sungai Nyamuk diKalimantan Timur dan Walace Bay, Sabah. Juga di Simenggaris, Kalimantan Timur- Serudong, Sabah. "Namun hingga saat ini baru sebagian yang dilaksanakan," katanya. Dia mencontohkan Lubuk Antu dan Aruk belum dilaksanakan. "Padahal dua pos itu telah lebih dulu disepakati," tambah dia. Ketua Kelompok Kerja Sosial Ekonomi MAlaysia Indonesia Sodjuangon Situmorang mengatakan, kondisi pos pemeriksaan lintas batas masih sangat kurang. Eko Ari Wibowo