TEMPO Interaktif, JakartaKetua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Ribka Tjiptaning menyatakan laporan penanganan gizi buruk dari tiap daerah ke Departemen Kesehatan rawan dimanipulasi karena tak mau dianggap gagal menangani kasus tersebut. Ia mencontohkan, saat berkunjung ke daerah, dia menemukan sejumlah kasus gizi buruk yang lambat ditangani. "Jadi angka gizi buruk yang ditangani pemerintah tidak menunjukkan keadaan sebenarnya," kata politikus PDI Perjuangan itu saat dihubungi Tempo kemarin. Ribka mengungkapkan hal itu menanggapi laporan Direktur Bina Gizi Masyarakat Departemen Kesehatan Ina Hernawati, yang menyatakan jumlah kasus gizi buruk pada 2006 mencapai 19.567 kasus, sementara pada 2005 sebanyak 76.178. Zuber Safawi, anggota Komisi Kesehatan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, sependapat dengan Ribka. Hanya, dia masih optimistis pemerintah bakal mampu mengurangi angka gizi buruk hingga 20 persen sampai 2009. Untuk itu, pemerintah tidak boleh gegabah dan berbangga hati karena masih banyak indikator lain untuk mengukur kesejahteraan ibu dan balita. "Percuma saja kalau angka gizi buruk berkurang tapi kematian bayi meningkat," katanya. Namun, pemerintah harus memperhitungkan indikator lain, seperti angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan. Indikator-indikator tersebut menentukan berhasil-tidaknya pemerintah memperbaiki kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita. PRAMONO | Ninin Damayanti