Banjir di Aceh Akibat Pemerintah Salah Urus

Reporter

Editor

Rabu, 27 Desember 2006 13:47 WIB

TEMPO Interaktif, Banda Aceh: Banjir bandang yang melanda tujuh daerah di Aceh indikasi rusaknya keseimbangan kawasan ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser dan dampak rusaknya daerah aliran sungai."Kerusakan empat daerah aliran sungai itu mencapai 50 persen," kata Dewa Gumay, Manager Advokasi dan Kampanye wahana Lingkungan Hidup Indonesia di Aceh, Rabu siang ini.Tujuh daerah itu meliputi Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah dan Gayo Lues. Adapun empat daerah aliran sungai yang rusak adalah Sungai Peusangan di Kabupaten Aceh Utara dan Bireun,Sungai Tripa di Kabupaten Gayo Lues, Sungai Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang, serta Sungai Jambo Aye di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara. Dia menambahkan, kerusakan hutan dipicu maraknya aktivitas penebangan kayu liar. Dia mencontohkan pada 2006 jumlah kayu yang disita aparat mencapai 120.209,50 meter kubik.Pembukaan hak pengusahaan hutan (HPH) mencapai 637 ribu hektare. Kemudian pembukaan Jalan Ladia Galaska yang menerabas kawasan hutan lindung sepanjang 91,3 kilometer dan Kawasan Ekosistem Leuser sepanjang 79,7 kilometer.Kebijakan pemerintah ini merupakan kebijakan keliru,karena Aceh wilayah rawan bencana dengan kemiringan lereng sampai 40 persen, "Sehingga sangat tidakmungkin dilakukan eksploitasi secara serampangan," katanya.WALHI Aceh juga mencatat, luas hutan di Aceh tiap tahunnya terus mengalami pengurangan akibat deforestrasi yang mencapai 20.796 hektare per tahun. Selama2005-2006 deforestasi hutan Aceh mencapai angka 266 ribu hektare atau setara empat kali lipat luas Singapura.Akibatnya, hutan di Aceh mengalami degradasi 2,2 jutahektare atau setara dengan 44 persen dari total luasdaratan Aceh. Pengurangan luas hutan ini disebabkan olehmakin tingginya aktivitas illegal logging yang dipicu oleh proses rehabilitasi dan rekonstruksi.Dewa Gumay menilai, banjir bandang yang terjadi di Acehmerupakan bukti kegagalan pemerintah dalam mengelolasumber daya alam, tujuan pembangunan hanya bersifat fisiktanpa mempertimbangkan aspek keberlangsungan lingkunganyang akan mengancam keselamatan masyarakat.Adi Warsidi

Berita terkait

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

30 Oktober 2017

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.

Baca Selengkapnya

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

23 Agustus 2017

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.

Baca Selengkapnya

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

16 Agustus 2017

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

2 Agustus 2017

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

9 Juli 2017

Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau terhambat kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

26 Maret 2017

Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

Sudjana berkukuh penebangan yang ia lakukan legal.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

25 Maret 2017

Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

Kementrian LHK menyerahkan konsesi PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 ha ke warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Baca Selengkapnya

Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

25 Maret 2017

Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

Konsep ini diyakini bisa menekan konflik lahan di daerah itu.

Baca Selengkapnya

Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

25 Maret 2017

Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

Menurut Hanif, warga adat Kalimantan Selatan biasa berladang berpindah secara pribadi.

Baca Selengkapnya