TEMPO Interaktif, Jakarta:Kaukus Penyelamatan Bangsa mendesak Pimpinan DPR mengadakan Sidang Paripurna secepatnya. Sidang ini perlu dilakukan untuk mendengarkan penjelasan seputar kebijakan pemerintah dan persetujuan Panitia Anggaran DPR menaikkan tarif dasar listrik (TDL), bahan bakar minyak (BBM) dan telepon. Terus terang, kami sudah menduga apa yang terjadi dalam rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR besok (Rabu (15/1)), kata Effendi Choirie, salah satu anggota kaukus, kepada wartawan, di Wisma Fajar, Senayan, Selasa (14/1) malam. Ia menduga, rapat itu hanya dengar pendapat semata dan bukan rapat konsultasi. Di samping itu, hasil rapat Pimpinan Fraksi dengan rapat Pimpinan Dewan yang berakhir siang tadi, menurut Haryanto Taslam dari Fraksi PDIP, tidak menelorkan kesimpulan apapun. Jadi, DPR tidak memiliki bahan melakukan konsultasi besok dengan pemerintah sehingga yang terjadi besok nggak ada gunanya, tandasnya. Usulan diadakannya Sidang Paripurna ini, lanjut Taslam, untuk menyikapi perkembangan gelombang aksi protes penolakan kenaikan rakyat yang terus terjadi dari hari ke hari Jika usulan ini tidak diterima, DPR akan kehilangan legitimasi sebagai wakil rakyat. Menurut Alvin Lie, Sidang Paripurna mesti disegerakan. Alasannya, sidang itu untuk membahas persoalan yang cukup penting menyangkut perut rakyat. Jadi, tidak perlu lagi melakukan Sidang Paripurna dengan mengikuti mekanisme yang ada, yang hanya mempersoalkan tata tertib dan bertele-tele, sementara di luaran, rakyat menanggung beban hidup yang sangat berat. Choirie menambahkan, dalam urusan ini, Sekretariat Jendral DPR bisa menjadwalkan Sidang Paripurna setelah rapat konsultasi dengan pemerintah. Ini hanya soal kemauan. Apalagi, dalam masa reses pun bila pimpinan (dewan) menganggap keadaan negara sudah sedemikian genting, pimpinan bisa saja mengundang anggotanya untuk rapat, kata Taslam, menyambung Choirie. Lalu, Choirie menegaskan, dewan mestinya segera mengambil langkah cepat agar tidak terjadi tindakan anarkis dari rakyat yang frustrasi dengan kondisi tersebut. Di tempat yang sama, politikus Golkar, Marwah Daud Ibrahim, yang menjadi pengundang acara, menyatakan kekecewaannya atas pernyataan Ketua DPR, Akbar Tandjung, Selasa (14/1) siang, yang mengaku bisa memahami keputusan pemerintah menaikkan harga. Menurut dia, hal itu sama saja mengingkari gelombang protes masyarakat, dan mengingkari anggotanya sendiri yang meminta kebijakan pemerintah ini dibatalkan. Apa yang dikatakan Ketua DPR itu pendapat pribadinya. Kami tidak bertanggung jawab terhadap pernyataannya itu, sahut Alvin Lie. Menurut Marwah, kebijakan pemerintah itu harus dibatalkan. Bila dewan tidak menyuarakan aspirasi rakyat, ia mengkhawatirkan, DPR justru terpenjara oleh sistem itu. DPR lebih birokratis dibanding pemerintah karena tidak bisa bersikap tegas, katanya. Ia beranggapan, DPR terpenjara sistem internasional, yaitu pendiktean unsur asing seperti IMF untuk menyetujui pemerintah menaikkan harga. Karena itu, Marwah mengaku skeptis dan menduga rapat konsultasi besok hanya sekedar mengkaji dan tidak mengambil keputusan. Lalu, Marwah menegaskan, bila Sidang Paripurna DPR diselenggarakan dan disiarkan langsung akan terlihat oleh rakyat mana wakilnya yang benar-benar berpihak kepada rakyatnya. Selama ini sebagian anggota dewan menyatakan itu persetujuan bersama (anggota). Bersama gimana? Saya belum ditanya kok, kata dia. Bila mayoritas dalam Sidang Paripurna itu menyetujui penjelasan dan kebijakan pemerintah, setidaknya lebih jelas karena dilihat langsung rakyat. (Istiqomatul Hayati-Tempo News Room)