TEMPO Interaktif, Jakarta:Pada kampanye Pemilu 2009 nanti, lawan-lawan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan kehilangan satu amunisi yang sebelumnya digunakan untuk mendiskreditkan partai berlambang banteng tambun itu. Jika tak ada aral, pada Januari tahun depan, PDI Perjuangan akan mendeklarasikan Baitul Muslimin. Pembentukan sayap politik itu pertama kali diungkapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung pada acara buka puasa bersama di kediaman Megawati pada 25 September lalu. "Bagaimana kalau PDI Perjuangan membentuk organisasi yang bisa menampung aspirasi umat Islam," ujarnya. Farid Prawiranegara, putra tokoh Masyumi, Syafrudin Prawiranegara, mengaku terkejut dengan ide tersebut. Namun, pada prinsipnya dia setuju-setuju saja. Apalagi Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, yang menjadi penceramah pada acara itu, menyambut baik ide tersebut. "Itu artinya rumah umat Islam," kata Farid menirukan Din. Sejumlah pengurus teras PDI Perjuangan; anggota Dewan Perwakilan Daerah, La Ode Ida; serta dua bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Sarwono Kusumaatmadja dan Faisal Basri, yang turut hadir ketika itu pun manggut-manggut.Sebetulnya, kata Hamka Haq, Ketua Bidang Agama dan Kebudayaan PDI Perjuangan, di lingkungan warga Banteng pernah dikenal organisasi sejenis, yakni Jam'iyyatul Muslimin dan Majelis Muslim Indonesia. Kedua organisasi itu hadir sejak masa PNI hingga PDI pimpinan Soerjadi. Namun, setelah ada PDI Perjuangan, kata Hamka, "Secara psikologis itu tak nyambung lagi."Nah, dengan adanya Baitul Muslimin kelak, pencitraan PDI Perjuangan sebagai partai kaum nasionalis abangan dan kristen menjadi kian tidak sahih. "Sebab, pengurus dan pemilih kami sejak dulu ada muslimnya," kata mantan guru besar di IAIN Alauddin, Makassar, itu. Tentang hal ini, Pramono menyatakan pada saat pemilihan kepala daerah di Jawa Timur, khususnya daerah Tapal Kuda (Pasuruan, Jember, Probolinggo, Banyuwangi, dan Lumajang), salah satu kekuatan PDI Perjuangan adalah kelompok majelis taklim. Padahal daerah-daerah itu dulu tidak pernah dikuasai PDI Perjuangan. "Sekarang menjadi daerah milik kami. Ini kan harus diwadahi dalam organisasi, supaya tidak membuat wadah sendiri-sendiri," ujarnya saat ditemui Tempo, Rabu lalu.Hingga kemarin, anggaran dasar dan rumah tangga lembaga itu masih dirapatkan. Begitu juga soal figur yang akan menakhodainya. Namun, kata Farid, Pramono telah meminta dirinya memimpin lembaga itu. Hanya, dia belum mengiyakan ataupun menolaknya, karena belum bertemu dengan Megawati. Meski demikian, mantan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang itu tak merasa keberatan untuk memasyarakatkan rencana pembentukan Baitul Muslimin ke tokoh Nahdlatul Ulama. Ia antara lain telah menemui Yusuf Hasyim, paman Abdurrahman Wahid. Restu semacam itu diperlukan agar tak ada resistensi, baik dari NU maupun Muhammadiyah. "Menyatukan kubu Islam dan nasionalis itu butuh energi ekstra," katanya.Restu ke Muhammadiyah tak perlu diminta karena Din telah tiga kali terlihat runtang-runtung dengan Taufiq Kiemas. Pada 20 Oktober, Din juga menjadi penceramah pada buka puasa bersama presidium GMNI di kawasan Cikini, yang dihadiri Taufiq. Sembilan hari kemudian, seusai berhalal bihalal dengan warga Petamburan, Jakarta Pusat, Taufiq menyambangi Din di Kompleks Pejaten Elok, Jakarta Selatan. "Din memang mempunyai keinginan menyatukan kaum nasional yang kerap dijuluki abangan dengan kaum Islam," kata Farid. Yophiandi | Rini Kustiani | Sudrajat