TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri tidak menginginkan terjadinya perpecahan di tubuh partai-partai politik, seperti terjadi di PKB dan PPP. Kendati demikian, belum ada kepastian perihal kehadiran presiden dalam Muktamar Luar Biasa PKB, baik versi kubu Matori Abdul Djalil maupun Gus Dur-Alwi Shihab, yang akan digelar beberapa hari nanti di Jakarta dan Yogyakarta.Z Perihal sikap pemerintah itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno usai mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri menyambut Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi di Istana Negara, Sabtu (12/1). “Sebagai presiden yang ingin melihat bangsa Indonesia utuh, tentunya mengharapkan PKB atau partai apapun tetap utuh,” ujar Mendagri kepada wartawan. Mendagri memastikan pemerintah bersikap netral dalam terhadap setiap pertikaian internal di tubuh partai-partai politik. Perihal kehadiran Presiden Megawati dalam Muktamar Luar Biasa PKB, baik kubu Matori dan Gus Dur? Hari Sabarno tidak bisa memastikan. Kalau pun Megawati hadir, tidak dalam kapasitas sebagai presiden. “Sebagai individu, sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, beliau juga punya hak. Jadi tidak dalam kapasitas sebagai presiden. Itu bisa saja,” papar dia. Hingga saat ini, jelas Mendagri, pemerintah belum menerima undangan dari kedua kubu yang bertikai di PKB. Tapi, ia menegaskan, sekarang tidak ada kewajiban partai politik untuk mengundang pemerintah dalam kongres, musyawarah nasional dan muktamar. Apalagi, kementerian dalam negeri tidak dalam posisi sebagai pembina politik. Justru Mendagri menegaskan agar partai politik belajar mandiri. Pasalnya, jika pemerintah terus memberi pengarahan, malah dinilai terlalu mendikte dan mengintervensi. “Gara-gara intervensi pemerintah, dulu banyak partai politik yang pecah, sekarang tidak ada intervensi juga pada pecah,” selorohnya. Karena itu, tandas Mendagri, kesadaran berpolitik sangat penting bagi kalangan fungsionaris partai. Penyelesaian konflik di tubuh partai dapat ditempuh melalui tiga cara. Pertama mencoba berdamai atau menyelesaikan masalah partai secara internal, kedua jika ingin menempuh jalur politik maka partai harus berpegangan pada AD/ART yang berlaku. “Ketiga, kalau itu tidak memuaskan, dapat ditempuh jalur hukum,” ujarnya. (Dara Meutia Uning – Tempo News Room)