TEMPO Interaktif, Jakarta:Koordinator Kampanye Utang International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Chris Wangkay mengatakan, 120 lembaga swadaya masyarakat dari 40 negara siap melakukan sidang tandingan untuk mengkritisi kebijakan Bank Dunia dan IMF yang diadakan di Singapura pada 14 - 19 September. "Kami akan menggelar work shop, seminar, konser, rally (demonstrasi)," kata Chris saat dihubungi Tempo, Minggu (3/8).Sidang tandingan itu, kata dia, akan dilaksanakan di Batam pada 15-17 September. Pada kesempatan itu akan dihadiri sebanyak 900 peserta yang mewakili 120 LSM dari 40 negara di dunia, seperti Amerika, Filipina, Indonesia, Malaysia, bangkok, hongkong, Korea, Amerika Utara, Eropa, Afrika, Afrika Latin, Belgia, dan Inggris.Dalam sidang tersebut, menurut Chris, sejumlah LSM itu akan membahas kebijakan yang diterapkan Bank dunia dan IMF selama ini. Misalnya tentang pemberantasan kemiskinan, perang terhdap korupsi dan tata kelola di dalam tubuh Bank Dunia sendiri.Dia mencontohkan, dalam kehidupan berdemokrasi di Bank Dunia belum terbentuk, buktinya Amerika bisa dengan leluasa menunjuk Paul Wolwitz sebagai Presiden Bank Dunia karena Amerika memiliki saham 17 persen di sana.Padahal, lanjut dia, Indonesia dan negara berkembang lainnya seharusnya dapat mengusulkan nama atau program yang akan dilakukan dengan pertimbangan negara tersebut memiliki populasi penduduk yang banyak atau penduduk miskin yang besar jumlahnya, meskipun hanya memiliki satu persen saham disana. "Jadi jangan hanya berdasarkan pemilikan saham saja," ujarnya.Selain itu, sejumlah LSM akan mengkritisi mengapa negara-negara berkembang selalu dijadikan objek proyek bank dunia dan alat untuk liberalisasi pasar.Kritik dan masukan yang sudah dirumuskan dalam sidang itu, rencananya akan dibawa dalam rapat Bank Dunia dan IMF pada tanggal 18 atau 19 di Singapura. "Kami sudah dapat ID untuk masuk ke sana. Kami harap disitu kami bisa menyampaikan masukan ini," ujarnya.Semula, sejumlah LSM ini akan melakukan aksi di Singapura, namun hal itu urung dilakukan karena pemerintah Singapura tidak mengizinkan demonstrasi yang jumlah pesertanya lebih dari lima orang. Jika tetap ada aksi demo, maka setiap demonstran harus membayar $ Sin 35 sampai $ Sin 40 per orang per hari. "Kalau begini tidak akan efektif," kata Chris.Oleh karena itu, Batam dipilih sebagai tempat sidang tandingan karena letaknya yang dekat ke Singapura dengan waktu perjalanan sekitar 30 sampai 40 menit.Menurut dia, INFID sudah berkoordinasi dengan aparat kemanan setempat dan sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Mabes Polri. "Inodnesia bisa dikatakan negara demkratis," katanya.Rini Kustiani, Tempo