Suasana pelantiakan 12 menteri dan Kepala BKPM di Istana Negara, 27 Juli 2016. Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan susunan menteri-menteri barunya dalam kabinet kerja periode 2014-2019. Tempo/ Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana menilai, kocok ulang kabinet dirasa belum perlu saat ini. Ia pun yakin Presiden Joko Widodo tidak akan merombak kabinetnya dalam waktu dekat.
"Tidak ada urgensinya," kata Dadang lewat pesan pendek, Kamis, 29 Desember 2016.
Dadang menuturkan, bagaimanapun, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. "Ada atau kapannya, beliau yang menentukan," tuturnya.
Senada dengan Dadang, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan Presiden berhak mengganti para pembantunya kapan saja. Namun, menurut Arsul, saat ini belum terdengar ada rencana perombakan kabinet.
Arsul menambahkan, bila presiden memang akan melakukan reshuffle, pasti akan mempertimbangkan keseimbangan politik saat ini. "Kami meyakini Presiden akan bijak ketika memutuskannya," katanya.
Kabar reshuffle jilid III juga telah mendapat respons dari pihak istana. Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi, mengatakan keputusan reshuffle kembali pada keinginan Presiden.
Johan berujar dia belum mendengar langsung dari Presiden Jokowi terkait rencana reshuffle ketiga. Meski begitu, ia tidak membantah adanya isu tersebut.
Dalam dua tahun masa pemerintahannya, Presiden Jokowi telah melakukan reshuffle sebanyak dua kali. Reshuffle pertama terjadi pada enam pos kementerian. Adapun reshuffle kedua terjadi pada 2016 dan menyasar 13 kementerian.
