Korupsi Beras Bulog di Jember Terbesar

Reporter

Editor

Rabu, 30 Agustus 2006 17:32 WIB

TEMPO Interaktif, Jember:Kasus dugaan korupsi beras 8.569 ton milik Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivisi Regional XI Jember digolongkan terbesar di Indonesia. Angka yang dikorupsi melebihi kasus korupsi beras yang terjadi selama ini.Perbandingannya kasus korupsi di Depot Logistik Kalimantan Timur pada 1970. Beras yang hilang ketika itu sekitar 2.000 ton. "Nilai uang yang hilang melebihi dari perkiraan awal," kata Wardoyo, kuasa hukum Bulog Jawa Timur, Rabu sore.Kasus ini menyeret Kepala Subdivre Jember Mucharor. Dia harus bertanggung jawab hilangnya beras dan ada sejumlah komponen lainnya seperti harga pokok beras yang menurut ketentuan Departemen Keuangan Rp 4.275 per kilogram. Artinya, beras yang raib nilainya mencapai Rp 36 miliar.Dalam kasus itu sedikitnya tujuh mitra Bulog Jember terlibat. Kepolisian Daerah Jawa Timur telah menetapkan Mucharor sebagai tersangka, namun belum ditahan.Adapun tujuh mitra itu berinisial Smd, HJ, UPTD, EJ, AP, dan Hkm. Kepala Satuan III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Polda Jawa Timur, Ajun Komisaris Besar Bambang Priyambodo mengatakan tidak berbelit-belit dalam menagani kasus itu. "Memang, untuk menahan tersangka tidak mudah. Kami harus mengevaluasi hasil pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti," katanya. Bambang mengaku telah menyita aset Mucharror berupa dua unit rumah mewah senilai Rp 3 miliar di Jalan Ketintang Surabaya, ribuan hektare tanah senilai Rp 7 miliar, dan tiga unit 3 mobil pribadi.Mahbub Djunaidy

Berita terkait

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

9 hari lalu

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Baca Selengkapnya

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

11 hari lalu

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan hadir dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII

Baca Selengkapnya

Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

53 hari lalu

Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

Mardani mengatakan kawasan aglomerasi yang diusulkan pemerintah dalam RUU DKJ jauh lebih lentur.

Baca Selengkapnya

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

16 Februari 2024

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?

Baca Selengkapnya

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

18 Desember 2023

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.

Baca Selengkapnya

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

12 Desember 2023

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

12 Desember 2023

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

12 Desember 2023

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

Presiden Jokowi meminta DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.

Baca Selengkapnya