KPK Tetapkan Bupati Nganjuk Tersangka Korupsi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 6 Desember 2016 03:06 WIB

Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (ketiga kiri) berfoto selfie menggunakan kamera drone di depan lokasi longsoran obyek wisata air terjun Sedudo, di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan, Nganjuk, Jawa Timur, 22 Juli 2015. Air terjun Sedudo memiliki ketinggian sekitar 105 meter 1.438 meter dpl, diatas permukaan air laut. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menuturkan, pihaknya telah meningkatkan status Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sebagai tersangka. Penetapan itu menyusul penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Bupati dan dan istrinya Ita Triwibawati yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.

“Tersangka Bupati Nganjuk,” ucap Agus Rahardjo kepada Tempo, Selasa, 6 Desember 2016.

Sebelumnya Agus juga memberikan keterangan bahwa pihaknya telah menggeledah ruang kerja Taufiqurrahman di kantor Bupati Nganjuk, Jalan Basuki Rachmat Nomor 1, Mangundikaran pada Senin, 5 Desember 2016 kemarin.

Sebagian penyidik KPK juga memeriksa kediaman Taufiqurrahman di Jalan Kartini, dan dalam waktu bersamaan, mereka juga mendatangi ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Ita Triwibawati yang tak lain adalah istri Taufiqurrahman.

“Betul (KPK menggeledah kantor bupati Nganjuk dan Sekda Jombang),” kata Agus Rahardjo. Sayangnya, Agus masih enggan menyebutkan perkara apa yang membelit suami-istri itu.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang Ita Triwibawati di lantai satu kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Senin siang hingga sore, 5 Desember 2016. Saat penggeledahan, Ita dan ajudan serta sejumlah stafnya berada di ruang kerja tersebut.

Sebanyak enam penyidik KPK menggeledah ruang kerja Ita selama hampir lima jam sejak pukul 13.00 hingga 17.00 WIB. Beberapa menit usai penggeledahan, Ita keluar dari ruang kerjanya dan memohon maaf pada masyarakat Jombang.

“Saya mohon maaf pada Bupati Jombang dan masyarakat Jombang dengan adanya ini,” katanya. Menurutnya, penggeledahan oleh KPK ini pasti akan membuat citra buruk Pemkab Jombang. “Mungkin ada kegaduhan sedikit dan kurang enak didengar,” ujar wanita berjilbab ini.

Ita tak menjelaskan persoalan sebenarnya dibalik penggeledahan yang dilakukan KPK. “Soal kegiatan-kegiatan (pembangunan) yang ada di Jombang,” ujar isteri dari Bupati Nganjuk Taufiqurahman ini.

Ita enggan menjelaskan apakah penggeledahan itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan fisik di Jombang dan Nganjuk yang melibatkan suaminya dan perusahaan atau kelompok usaha milik keluarganya. “Kita lihat saja nanti,” ujarnya.

Pasangan suami isteri ini diduga melakukan tindak pidana korupsi atas proyek-proyek pembangunan fisik di Jombang dan Nganjuk. Keduanya memiliki beberapa perusahaan dan kelompok usaha yang memenangkan lelang proyek di dua daerah tersebut. Taufiqurahman sudah pernah diperiksa di kantor KPK di Jakarta beberapa waktu lalu.

DESTRIANITA|ISHOMUDDIN

CATATAN
Berita ini mengalami perbaikan pada Selasa, 6 Desember 2016, pukul 20.30 WIB, karena tersangka kasus dugaan suap ini adalah Bupati Nganjuk, sedangkan Sekda Jombang sebagai saksi. Demikian kesalahan ini diperbaiki dan mohon maaf atas kesalahan ini.

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.

Baca Selengkapnya